Arab Saudi Kembali Desak AS Gempur Rezim Assad

Washington (SIB)- Pemerintah Arab Saudi kembali menyerukan untuk melancarkan serangan udara terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Hal ini disampaikan setelah para diplomat AS mendesak Gedung Putih untuk menggempur rezim Assad. Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan, pemerintahnya telah sejak lama mendesak Washington untuk memimpin respons militer guna melengserkan Assad.

Kepada para wartawan usai pertemuan di Gedung Putih, Jubeir mengatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (18/6), sejak awal krisis Suriah, Riyadh telah menyerukan "kebijakan yang lebih keras, termasuk serangan udara, zona larangan terbang, zona larangan berkendara." Dikatakan Jubeir, pemerintahnya ingin mempersenjatai oposisi moderat Suriah dengan rudal-rudal darat-ke-udara dan berulang kali menawarkan untuk mengerahkan pasukan khusus Saudi jika AS memimpin operasi penyerangan ke Suriah.

Sebelumnya, lebih dari 50 diplomat AS menandatangani memo internal yang isinya mengkritik kebijakan AS di Suriah. Memo itu menyerukan serangan militer terhadap rezim Assad yang terus melanggar gencatan senjata kemanusiaan.

Memo berjudul 'kawat penolakan' itu ditandatangani oleh 51 pejabat level menengah hingga tingkat tinggi Departemen Luar Negeri AS, yang terlibat sebagai penasihat kebijakan untuk Suriah. Hal ini pertama kali dilaporkan oleh media AS, The Wall Street Journal (WSJ).

Menurut WSJ, memo itu menyerukan 'serangan militer terarah' terhadap rezim pemerintah Suriah, menyusul gencatan senjata untuk alasan kemanusiaan yang terus dilanggar sejak awal tahun ini. Serangan militer terhadap rezim Assad tentu akan memicu perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Obama, yang selama ini memilih tidak ikut campur secara langsung dalam konflik Suriah.

Terkait memo tersebut, Gedung Putih menyatakan tengah mengkajinya. "Kami menyadari keberadaan kawat penolakan yang ditulis oleh sekelompok pegawai Departemen Luar Negeri (AS) terkait situasi di Suriah. Kami tengah mengkajinya sekarang, yang muncul baru-baru ini, dan saya tidak akan mengomentari isinya," ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby, menanggapi memo ini. Kirby menambahkan, kawat penolakan semacam ini merupakan forum resmi yang mengizinkan pegawai Departemen Luar Negeri untuk menyampaikan pandangan alternatif.

Deklarasikan Kemenangan
Pasukan Irak memasuki pusat Kota Fallujah yang diduduki oleh kelompok militan ISIS pada Jumat 17 Juni 2016, empat pekan setelah dimulainya operasi pembebasan kota penting di Provinsi Al Anbar itu. Dengan bantuan serangan udara dari Amerika Serikat (AS), pasukan Pemerintah Irak merebut gedung-gedung pemerintahan dan mulai melakukan pengejaran terhadap pasukan pemberontak ISIS yang masih menguasai sejumlah wilayah di dalam kota.

Keberhasilan ini disambut Perdana Menteri Haider Al Abadi yang segera mengumumkan kemenangan pihaknya atas ISIS di Fallujah pada Jumat malam. Dalam deklarasi kemenangannya, Sabtu (18/6), PM Abadi mengatakan bahwa pasukan Irak telah memperketat kendali di dalam kota meskipun masih ada beberapa kantong-kantong yang perlu dibersihkan dalam beberapa jam ke depan.

Pernyataan serupa disampaikan Menteri Pertahanan AS Ash Carter beberapa saat sebalum deklarasi kemenangan dari PM Abadi. Carter mengatakan, pasukan Irak telah berhasil mengambil alih sebagian wilayah kota, meskipun dia menambahkan masih ada pertempuran yang berlangsung.

Militer Irak memulai operasi pembebasan Fallujah pada 23 Mei 2016 dengan dukungan beberapa kekuatan militer lain seperti milisi Syiah, pejuang Kurdi dan serangan udara dari AS. Kota ini merupakan posisi yang digunakan ISIS sebagai tempat peluncuran roket-roketnya untuk menyerang Ibu Kota Baghdad. (Detikcom/ r)