Kabul (SIB)
Amerika Serikat (AS) mengatakan tidak segan untuk menyerang Afghanistan lagi, kalau Taliban melanggar perjanjian damai. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, Sabtu (29/2) setelah AS menandatangani perjanjian damai dengan Taliban. "Jika Taliban tidak menjalankan komitmen, mereka akan kehilangan kesempatan untuk duduk bersama warga Afghanistan dan berunding tentang masa depan negara mereka," kata Esper. "AS tidak akan ragu untuk membatalkan perjanjian," ungkap pria kelahiran Pennsylvania 55 tahun silam itu. Selain Esper, Presiden Donald Trump juga menyuarakan nada serupa, demikian diberitakan BBC.
Meski yakin Taliban ingin berdamai, tapi Trump mengatakan: kalau melanggar pasukan AS akan kembali ke Afghanistan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. "Saya benar-benar yakin Taliban ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita (AS) tidak membuang waktu," ucap pria berusia 73 tahun tersebut. "Jika ada hal-hal buruk terjadi, kami akan kembali (ke Afghanistan) dengan kekuatan yang sangat besar," tegas Trump.
Sikap tegas juga ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, di dalam pidatonya pada Minggu (1/3) yang dikutip BBC. Pompeo menekankan Taliban harus menepati janjinya untuk memutus hubungan dengan Al-Qaeda. Dalam perjanjian damai dengan AS yang ditandatangani di Doha, Qatar, Sabtu (29/2) Taliban memiliki kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan. Di draf perjanjian Bagian Dua, tercantum Taliban harus mengirim pesan ke semua pihak yang mengancam keamananan AS, dan menekankan anggota-anggotanya agar tidak bekerja sama dengan siapa pun yang mengancam keamanan AS beserta sekutunya.
Taliban juga tidak boleh membiarkan terjadi perekrutan, pelatihan, dan penggalangan dana, juga tidak akan memfasilitasi hal-hal tersebut sesuai dengan perjanjian damai yang telah terjalin. Kemudian, Taliban juga harus memberikan suaka atau tempat tinggal di Afghanistan sesuai hukum imigrasi internasional, sehingga para pengungsi tidak menjadi ancaman keamanan AS serta sekutunya.
Kepada mereka yang mengancam keamanan AS serta sekutunya, Taliban juga dilarang memberi visa, paspor, dan izin perjalanan untuk memasuki Afghanistan. AS mulai menginvasi Afghanistan pada 11 September 2001. Negeri ‘Uncle Sam’ melakukannya beberapa minggu usai terjadi serangan di New York yang didalangi Al-Qaeda. Sejak kejadian tersebut, puluhan ribu korban berjatuhan dan kerugian ditaksir mencapai 2 triliun dollar AS, demikian data yang diungkap The Washington Post.
Perjanjian damai pada Sabtu (29/2) kemarin ditandatangani oleh Mullah Abdul Ghani Baradar selaku pemimpin Taliban, dan Zalmay Khalilzad yang merupakan utusan AS. Kesepakatan bersejarah tersebut juga disaksikan langsung oleh Sekretaris Negara AS, Mike Pompeo. Setelah seremoni selesai, Baradar bertemu dengan para Menteri Luar Negeri dari Norwegia, Turki, dan Uzbekistan di Doha.
Turut hadir pula diplomat dari Rusia, Indonesia, dan negara-negara tetangga. "Para pejabat yang bertemu Mullah Baradar menyatakan komitemen mereka terhadap rekonstruksi dan pembangunan Afghanistan. “Perjanjian AS-Taliban sangat bersejarah," kata juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid, dikutip dari Reuters.
Tolak Bebaskan 5.000 Tahanan
Sementara itu, presiden Afghanistan Ashraf Ghani menolak pembebasan 5.000 tahanan Taliban sebagai syarat terjalinnya perundingan intra-Afghanistan. Pernyataan ini diungkapkan presiden yang menjabat sejak 29 September 2014, pada Minggu (1/3) seperti dilansir dari Reuters. "Pemerintah Afghanistan telah memutuskan untuk menolak pembebasan 5.000 tawanan Taliban," ucap Ghani kepada wartawan di Kabul, sehari setelah perjanjian damai ditandatangani di Doha, Qatar.
Dalam perjanjian damai Amerika Serikat (AS) dengan Taliban, tercantum Sebanyak 5.000 tahanan perang dan politik Taliban dan 10 ribu tahanan lainnya akan dilepas AS mulai 10 Maret 2020. Hari itu adalah waktu negosiasi intra-Afghanistan digelar. Pihak-pihak terkait harus menunaikan kewajiban ini dalam tiga bulan.
AS sudah berkomitmen untuk melakukannya, dan Taliban juga berkomitmen tahanan yang dibebaskan tidak akan melancarkan serangan ke AS, sekutu, serta koalisi. Namun Ghani menolaknya, dengan alasan pembebasan tawanan Taliban bukan wewenang AS. "Bukan wewenang AS untuk memutuskan, mereka hanya fasilitator," kata presiden Afghanistan ke-13 itu.
Presiden AS Donald Trump berencana akan bertemu dengan pemimpin Taliban dalam waktu dekat. Namun para pembantu Presiden Ghani mengatakan langkah Trump untuk bertemu Taliban akan menimbulkan risiko tersendiri bagi pemerintah, ketika penarikan pasukan AS sudah terjadi. Berdasarkan perjanjian damai AS-Taliban, Washington DC akan mengurangi jumlah pasukannya di Afghanistan menjadi 8.600 personel dari yang sebelumnya 13.000 personel. Penarikan pasukan ini dilakukan bertahap selama 135 hari atau 4,5 bulan. Jumlah ini termasuk sekutu dan pasukan koalisi.
Baik AS, sekutu, dan koalisi akan menarik mundur pasukannya dari lima basis militer. Kemudian di 9,5 bulan sisanya, pihak AS, sekutu, dan koalisi menyelesaikan penarikan mundur semua pasukannya, dari basis-basis militer yang tersisa. (Washington Post/BBC/AFP/kps/Rtr/d)
