Blok Afrika Timur Kutuk Serangan Xenofobia di Afrika Selatan

Nairobi (SIB)- Blok Afrika Timur mengutuk peningkatan gelombang serangan xenofobia (fobia terhadap warga asing maupun hal yang berbau asing) di beberapa wilayah Afrika Selatan dalam satu pekan belakangan. Sekretaris Pelaksana Lembaga Antar-Pemerintah mengenai Pembangunan (IGAD) Mahboub Maalim mengatakan, "menyesalkan dan perlu tindakan mendesak" atas kerusuhan yang telah menewaskan enam orang dalam peristiwa yang meletus pada 25 Maret.

"Maalim menyatakan, dengan penyesalan, warga dari negara anggota IGAD termasuk di antara mereka yang mendapat serangan langsung," kata pernyataan tersebut. Ia memuji tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Afrika Selatan untuk memulihkan hukum dan ketenangan di daerah yang terpengaruh dan menyerukan tindakan lain guna menghentikan serangan dan pembunuhan orang asing Afrika yang tak bersalah di Afrika Selatan.

Akibat kerusuhan tersebut, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma membatalkan rencana kunjungan ke Jakartamenghadiri Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika 2015 yang dilaksanakan di Jakarta dan Bandung, 22-24 April mendatang. Ketidakhadiran Zuma akan digantikan oleh Wapres Afsel.

Zuma sebelumnya mengatakan negaranya tidak mengusir warga asing setelah beberapa hari kejadian kekerasan terhadap warga asing di beberapa bagian negara itu. "Sebagai pemerintah, kami tidak meminta Anda pergi. Tidak semua warga Afrika Selatan menyuruh pergi. Hanya sangat sedikit orang yang mengatakannya," kata Zuma kepada kelompok warga asing yang mengungsi di satu tenda di Chatsworth, Durban.

Zuma mengunjungi tenda itu bersama Menteri Dalam Negeri Malusi Gigaba dan pejabat pemerintah yang lain. "Kami pertama-tama akan menghentikan kekerasan dulu baru kemudian mengizinkan mereka tinggal di sini. Bahkan mereka yang ingin pulang ke rumah, mereka harus tahu bahwa ketika kami telah menghentikan kekerasan mereka disambut kembali ke sini," kata Zuma seperti dilansir kantor berita Xinhua.

Tapi dia mengatakan bahwa pemerintahannya siap membantu memulangkan orang-orang asing yang ingin kembali ke negara mereka. Meski pemerintah Afrika Selatan berjanji menjamin keamanan orang asing, sejumlah negara Afrika mulai memulangkan warga mereka dari negara itu.

Duta besar Zimbabwe untuk Afrika Selatan Isaac Moyo mengatakan Zimbabwe pada Ahad memulai pemulangan sekitar 1.000 warga Zimbabwe yang terdampak kekerasan di Durban. Pemerintah Malawi juga memulai proses pemulangan warganya.

Kekerasan yang ditujukan kepada toko milik pendatang berawal di Kota Pelabuhan Durban, tempat dua orang asing dan tiga orang Afrika Selatan terbunuh. Warga telah menuduh pendatang Afrika merampas pekerjaan mereka dan melakukan kejahatan.

Orang keenam meninggal pada Rabu (15/4) dan mayat seorang warga negara asing ditemukan di Kota Verulam, tempat massa menyerang rumahnya, demikian laporan Xinhua. Orang yang berusia 58 tahun tersebut melarikan diri dan meninggal akibat luka di rumahnya, kata polisi Afrika Selatan.

Menurut polisi, sebanyak 120 orang telah ditangkap di seluruh Provinsi KwaZulu-Natal karena mereka melakukan bermacam pelanggaran yang berkaitan dengan kerusuhan. Di dalam pernyataannya, Maalim memuji upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan misi diplomatik dari keenam anggota blok regional IGAD di Afrika Selatan bagi perlindungan dan pemulangan warga mereka yang terpengaruh. Ia mengatakan negara Afrika perlu bekerja sama untuk menangani tantangan kemiskinan dan pengangguran yang memicu serangan xenofobia di Afrika Selatan dan membangun masa depan yang lebih baik buat warga mereka.

Seringnya kerusuhan anti-pendatang diduga terjadi akibat pengangguran yang tinggi, yang secara resmi mencapai 25 persen, walaupun beberapa ahli ekonomi mengatakan pada kenyataannya jumlahnya jauh lebih besar, kemiskinan yang tersebar luas dan jurang kesenjangan penghasilan yang lebar.

Gelombang paling akhir kerusuhan meletus setelah Raja Zulu Goodwill Zwelithini sebagaimana dikutip media setempat mengatakan orang asing mesti meninggalkan Afrika Selatan. Ia sejak itu telah mengatakan komentarnya disalah-tafsirkan dan telah mendesak warga agar tenang. (Xinhua/Ant/q)