Twitter Diblokir, Turki Disebut Gerogoti Demokrasi

Washington (SIB)- Otoritas Turki mengatakan bahwa Twitter bias dan telah digunakan untuk membunuh karakter secara sistematis Perdana Menteri Tayyip Erdogan, Sabtu (22/3/2014). Namun, seorang pejabat senior Pemerintah Turki mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan dengan perusahaan media sosial tersebut telah menyelesaikan masalah dan akan berakhir positif.

Pihak berwenang Turki telah diblokir oleh Twitter pada Kamis (20/3) malam, beberapa jam setelah Erdogan berjanji untuk menghapus layanan media sosial selama periode kampanye untuk pemilu lokal pada 30 Maret 2014. Gedung Putih kemudian menyatakan bahwa larangan penggunaan Twitter telah menggerogoti demokrasi dan kebebasan di Turki. Namun situs ini tetap diblokir di Turki pada hari Sabtu kemarin.

Menteri Keuangan Turki, Mehmet Simsek, membela keputusan pemerintahan yang memblokir Twitter dengan menuduh situs itu gagal memenuhi perintah pengadilan. Simsek mengatakan kepada BBC tidak ada perusahaan yang bisa memposisikan diri mereka di atas hukum.

Simsek, menggambarkan Twitter sebagai situs yang "tidak mencerminkan itikad baik" terhadap pemerintahan. Dia bersikeras bahwa larangan itu bukanlah mencerminkan pelanggaran atas kebebasan berpendapat. "Badan pengawas telekomunikasi Turki telah membuat sejumlah pernyataan yang mengatakan bahwa mereka telah meminta Twitter dalam sejumlah kesempatan untuk menghapus beberapa konten atas perintah pengadilan dan Twitter telah menolak untuk mematuhi," katanya. "Saya tidak merasa bahwa setiap perusahaan global, apakah itu sebuah perusahaan media atau perusahaan industri, bisa melihat dirinya berada atas hukum."

Warga Turki yang mencoba mengaksesnya akan menemukan halaman internet yang menyebutkan keputusan pengadilan yang mengatakan pemblokiran telah dilakukan sebagai langkah perlindungan. Tak hanya Twitter, warga Turki juga kesulitan mengakses internet secara keseluruhan.

Pemerintah Turki telah melakukan pembicaraan dengan pihakTwitter pada hari Jumat (21/3). Turki mengatakan larangan tersebut akan dicabut jika perusahaan yang berbasis di San Francisco ini menunjuk seorang perwakilan di Turki dan sepakat untuk memblokir konten tertentu ketika diminta oleh pengadilan Turki. Meski begitu, pejabat Turki tak berencana untuk melakukan hal yang sama kepada media sosial lainnya seperti Facebook dan YouTube.
Beberapa waktu lalu, sebagian user Twitter membeberkan dokumen yang menunjukkan bukti ada korupsinya yang terkait dengan sang PM. Namun Erdogan langsung membantahnya. Isu ini menjadi sensitif karena Turki akan melaksanakan pemilu.

Saat ini, sebagian penduduk Turki dilaporkan sudah tidak bisa mengakses Twitter. Padahal jumlah penggunanya di sana cukup banyak, sekitar 10 juta. Turki dahulu juga pernah memblokir YouTube selama dua tahun sebelum dibuka kembali tahun 2010. (Detikcom/f)


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.