Penanganan Kasus Pembangunan Kantor Bupati Nias Utara Rp5 Miliar Mangkrak, Terkendala Audit BPKP

Nias Utara (SIB)- Terkait kasus pembangunan kantor Bupati Nias Utara TA 2012 di Kecamatan Lotu yang telah menelan biaya Rp 5 miliar lebih, Anggota DPRD Nisut Damaria Zai meminta Kejari Gunungsitoli dan BPKP-SU serius menangani.

Kejari yang menangani masalah ini belum menetapkan tersangka. "Kiranya Kejari aktif berkomunikasi dengan BPKP agar segera menyelesaikan perhitungan kerugian negara," katanya.

Pembangunan yang telah lama dilaksanakan namun kini dihentikan karena proses hukum menjadi pertanyaan masyarakat setiap saat. Sementara jaksa belum dapat menetapkan tersangka meski telah memeriksa sejumlah pihak .

Kajari Gunungsitoli melalui Kasi Pidsus Yus Iman Harefa mengatakan, perhitungan BPKP belum turun hingga saat ini. Jika perhitungan telah turun , kemungkinan besar akan ditetapkan tersangka. Modus korupsi dalam pembangunan diterangkan, perusahaan rekanan merekayasa dengan mengurangi volume bangunan sehingga tidak sesuai Bestek.

Sementara Kadis PU Bina Marga Yulius Zai mengakui tidak tahu persis masalahnya karena saat itu PU masih dijabat Onahiao Telaumbanua. Pihaknya hanya berencana melakukan penganggaran dana tahun 2017 untuk melakukan perehaban beberapa titik bangunan agar dapat dipergunakan. Yulius terkesan tertutup memberi keterangan lebih lanjut.

Warga, Dharma Hulu dan Jesin Zalukhu meminta aparat hukum memproses kasus itu. Mereka pun mengaku kecewa karena kini bangunan seperti "rumah hantu". (A33/c)