Bantuan ke Pengungsi Sinabung Tidak Transparan, Pengungsi Mencapai 27 Ribu

Tanah Karo (SIB)- Bantuan  berbentuk materi dari berbagai pihak untuk pengungsi bencana erupsi gunung Sinabung Kabupaten Karo melalui  Posko Utama Tanggap Darurat  Erupsi Sinabung dinilai  tidak transparan. Pengurus Tanggap Darurat Erupsi Sinabung tidak pernah mengumumkannya ke publik, baik melalui website Pemkab Karo yang resmi maupun melalui mas media.

Padahal penanganan tanggap darurat erupsi Sinabung itu telah terbentuk sejak  3 November 2013,  sebagai penanggung jawab  Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti  dengan menerbitkan surat keputusan Nomor : 361/288/Bakesbang/2013, tentang penetapan status tanggap darurat erupsi bencana Gunung Sinabung.

Sejumlah kalangan mempertanyakan keberadaan bantuan keuangan untuk pengungsi Sinabung tersebut. Karena selama ini Pemkab Karo maupun pengurus tanggap darurat erupsi sinabung tidak pernah terbuka dan terkesan tertutup. Padahal menyangkut bantuan keuangan untuk pengungsi pada erupsi Sinabung tahun 2010 lalu pihak Pemkab Karo maupun pengurus tanggap darurat sangat terbuka mengenai bantuan keuangan maupun penyalurannya.  

Mengenai hal itu ramai dipertanyakan oleh wartawan kepada Komandan Tanggap Darurat Erupsi Sinabung, dr Saberina br Tarigan didampingi Bidang Perencanaan yang juga Kadis PUD Karo Ir Chandra Tarigan, Bidang Operasi yang juga Kadis Pertanian dan Peternakan Ir Agustoni Tarigan dan Bagian Logistik Drs Sadarta Bukit SE, saat melakukan temu pers di Posko Utama Tanggap Darurat Erupsi Sinabung, Jumat (17/1).

“Kalau saya hanya menerima uang senilai Rp 477 juta. Itupun telah serah terima jabatan dari Ketua Tanggap Darurat dari Lesta Karo-Karo kepada saya pada  8 Januari 2014. Hingga saat ini secara total bantuan keuangan yang masuk ke Posko Tanggap Darurat Erupsi Sinabung, sama sekali saya tidak tahu,” ungkap dr Saberina br Tarigan.

Meski demikian, kata Saberina br Tarigan, pihaknya menunggu dari bagian logistik, berapa jumlah keuangan yang masuk ke Posko Tanggap Darurat Erupsi Sinabung.

Ketika dipertanyakan kepada Bagian Logistik Drs Sadarta Bukit SE, ia juga tidak tahu berapa jumlah keuangan yang masuk ke Posko Tanggap Darurat Erupsi Sinabung hingga saat ini. “Saya hanya pernah menerima Rp 4.431.000,” ungkapnya.

Sedangkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ia menjelaskan tidak pernah menerima bantuan uang tunai, tetapi berupa barang yang langsung diserahkan  ke Posko Pengungsi.

Demikian juga bantuan dari Kementerian Sosial yang disebut-sebut sebesar Rp 1,1 Miliar tidak ada diterima secara langsung karena langsung diserahkan ke pengungsi. “Saya hanya diminta untuk mendampingi,” ungkapnya.

Sementara itu Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo Ir Agustoni Tarigan mengatakan, dampak badai abu vulkanik  erupsi Sinabung mengakibatkan 10.779,49 hektar lahan pertanian warga rusak dan gagal panen (puso) di 7 desa dengan radius 5 kilometer dari puncak kawah dengan kerugian materi Rp 712 miliar.

Kerusakan yang paling parah terjadi di  Desa Sigarang garang, Kutarayat, Kuta Gugung, Kebayaken, Sukanalu, Bekerah dan Desa Simacem. Di antaranya tanaman pangan, seluas 1.636,62 Ha, Holtikultura 7.120,29 Ha dan Perkebunan 2.857.48 Ha.

Sementara itu Kadis PUD Karo Ir Chandra Tarigan mengatakan adapun bangunan yang rusak akibat erupsi Sinabung itu 1288 bangunan yang rusak berat dan ringan  dengan nilai kerugian Rp 20 Miliar. “Kerusakan banguan itu ada tiga di desa Kuta Rayat, Sigarang-Garang, Kuta Mbelin,” ungkap Chandra Tarigan.

Ia menambahkan, pihaknya akan meminta persetujuan dari Menteri Kehutanan untuk merelokasi ke tiga desa tersebut sebanyak 921 KK.
Ketua Komandan Tanggap Darurat Erupsi Sinabung, dr Saberina Tarigan melaporkan hingga saat ini jumlah pengungsi berjumlah 27.319 jiwa atau 8.546 KK ditampung di 40 titik pengungsian. Sebelumnya 26.298 jiwa atau 8.210 KK yang ditampung di 39 titik pengungsian. (B1/ r)