Hadapi Ombudsman, Pemkab Labuhanbatu Bentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Kinerja

Rantauprapat (harianSIB.com)

Ombudsman akan melakukan penilaian terkait penyelenggaraan dan pelayanan publik di Pemkab Kabupaten Labuhanbatu. Menghadapi tim penilai dari Ombudsman yang dijadwalkan Mei-September mendatang, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu segera membentuk tim pemantau dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungannya.

"Sebagaimana biasa, setiap tahun Pemkab Labuhanbatu mendapat penilaian dari 3 lembaga berbeda tentang pelayanan publik, di antaranya dari Ombudsman dan Kementerian PAN-RB. Dalam waktu dekat, Ombudsman melakukan penilaian penyelenggaraan dan pelayanan kita," kata Asisten III Bidang Umum dan Keuangan Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap, dalam rapat rencana pembentukan tim pemantau dan evaluasi kinerja, Senin (6/5/2024), di Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat.

Kata Zaid, pembentukan tim sesuai dengan surat keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 062/149/Org/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Evaluasi Kinerja. Rapat itu diikuti para kepala dinas, kepala badan dan perwakilan dari instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Sampai saat ini Pemkab Labuhanbatu masih dalam zona kuning pelayanan publik. Tentunya ini menjadi tanggungjawab kita bersama sehingga nilai kita bisa meningkat ke zona hijau dari nilai B-minus ke B-plus," sebut Zaid.

Dia berharap tujuan yang dicapai bukan hanya memperoleh nilai tinggi, namun dalam pelaksanaan di lapangan tetap sesuai standar operasional prosedur (SOP), seperti yang telah dilakukan Puskesmas Kota Rantauprapat dan Sigambal.

Sementara itu, Kabag Orta Setdakab Labuhanbatu Hamamuddin Siregar, mengawali rapat mengatakan, dalam waktu dekat Pemkab Labuhanbatu akan memenuhi panggilan Ombudsman untuk mengikuti sosialisasi penilaian pelayanan publik.

Ia menyebut, dari 6 instansi pelayanan publik, 4 sudah masuk dalam zona hijau, seperti Dinas PMPTSP dengan nilai 78,10, Puskesmas Kota 90,73, Puskesmas Parlayuan 81,11, dan Dinas Sosial dengan nilai 95,7.

Menurut Ombudsman, keempat tempat pelayanan tersebut tidak akan dilakukan penilaian lagi karena sudah dalam zona hijau.

"Instansi penyelenggara pelayanan publik yang akan mengikuti penilaian Ombudsman tahun ini, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Dinas Tenaga Kerja, Puskesmas Janji dan RSUD Rantauprapat. Untuk itu mari kita tetap optimis memberikan pelayanan publik dengan standar kinerja sesuai SOP," ujarnya. (**)

Ombudsman Tinjau Lokus Penilaian Penyelenggaraan Publik di Sergai

Kantor Perwakilan Ombudsman Sumut di Medan Diresmikan

Darma Wijaya Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Ombudsman Sumut Lakukan Pendampingan Pelayanan Publik Pemkab Langkat

Rapat Bersama Ombudsman RI, Darma Wijaya Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Pantau Arus Balik Libur Lebaran di KNIA, Ombudsman RI: Terus Berikan Pelayanan yang Baik