Massa Demban Demo Kantor Bupati Simalungun Beberkan Dugaan Korupsi Rp 4,5 M

Simalungun(harianSIB.com)

Sekelompok massa mengatasnamakan Demi Bangsa Simalungun (Demban Simalungun) berunjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simalungun, Senin (24/11/2025).

Mereka menyampaikan sejumlah temuan terkait dugaan penyimpangan anggaran, ketidaktransparanan kebijakan serta kerusakan lingkungan hidup.

Selain berorasi, massa juga membentangkan poster. Aksi itu mendapat pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menurut pengunjuk rasa, terjadi krisis integritas pada Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan, ada indikasi mark up anggaran pengadaan barang kantor serta belanja jasa kebersihan Rp 4,5 miliar tanpa rincian dan sewa excavator tidak wajar.

Baca Juga:

• Hakim Perintahkan Jaksa Selidiki Saksi, Sidang Korupsi Renovasi Puskesmas Labuhanbatu Memanas

"Diduga ada temuan lebih kurang Rp 4,5 miliar. Kami meminta agar Kadis Lingkungan Hidup hadir untuk menemui kami," kata Ketua Demban Simalungun, Syahri Fauzi.

Kelompok massa juga membeberkan ketidakjelasan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) PTPN IV Sidamanik yang berdampak banjir dan kerusakan ekologis.

Di lokasi, tak satupun pejabat Dinas Lingkungan Hidup yang hadir untuk menanggapi aspirasi massa. Hal itu membuat kelompok pengunjuk rasa kecewa.

Selanjutnya, massa bergerak menuju Kantor Bupati Simalungun. Aksi serupa dilakukan di pintu gerbang kantor bupati. Mereka pun membeberkan dugaan korupsi Rp 4,5 milliar pada Dinas Lingkungan Hidup.

"Kami tidak ingin persoalan dugaan korupsi ini dibiarkan. Apabila aspirasi kami ini tidak digubris, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," tegas Syahri.

Kelompok massa didatangi Kepala Inspektorat Simalungun Roganda Sihombing. Bahkan, dialog sempat memanas karena tuntutan massa kurang mendapat jawaban dari Kepala Inspektorat.

Roganda mengatakan, seluruh aspirasi pengunjuk rasa telah ditampung dan akan ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Terpisah, Kepala DLH Simalungun Daniel Silalahi saat dikonfirmasi wartawan, membantah adanya indikasi mark up anggaran pengadaan barang kantor dan dugaan penyimpangan belanja jasa kebersihan Rp 4,5 miliar serta sewa excavator yang tidak wajar.

"Semuanya kita bantah," ungkap Daniel, singkat. (**)

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

Kejari Labuhanbatu Tahan 2 Tersangka Korupsi

4 Bulan Sandang Tersangka Korupsi, Kadis Tarukim Karo dan PKK Belum Dicopot

Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi

Seharusnya Kepala Daerah Jera Berbuat Korupsi

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat