Kader DPD PSI Dairi Minta dan Desak Menteri LHK Hentikan Sementara Aktivitas PT Gruti

Sidikalang(harianSIB.com)

Kader muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) minta dan desak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan peninjauan dan penghentian sementara kegiatan operasional PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) di Desa Parbuluan VI Dairi.

Adimin Pasaribu Sekretaris DPD PSI Dairi 2019- 2024, Jumat (28/11/2025) di Sidikalang mengatakan, perusahaan perkebunan kopi itu diduga terus melakukan perambahan hutan di daerah Parbuluan VI dan sekitarnya, untuk dialihkan pekebunan kopi. Namun, perlu diperhatikan kawasan hutan tersebut merupakan daerah tangkapan air Danau Toba.

Penebangan hutan secara masif di wilayah tersebut sangat berdampak kepada masyarakat sekitar, diantaranya mengakibatkan kesulitan mendapatkan sumber air bersih, kehilangan lahan dan lainnya.

Pengrusakan kawasan hutan yang dilakukan perusahaan seakan tidak memperhatikan kearifan lokal. Rusaknya kawasan hutan itu bisa menimbulkan bencana besar. Mungkin tidak saat ini, tetapi bisa saja tinggal menunggu waktu.

Baca Juga:

• Pasca Pembakaran Lahan dan Mes, Puluhan Karyawan PT GRUTI Kembali Beraktivitas

Pengalihan kawasan hutan menjadi perkebunan kopi oleh perusahaan tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lanjutnya, kehadiran perusahaan itu juga mengakibatkan konflik sosial di tengah masyarakat karena adanya perbedaan pandangan dan keresahan terkait keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

Kehadiran perusahaan itu saat ini dinilai lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu, masyarakat meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.

"Kami memohon kepada Mentri Lingkungan Hidup menghentikan sementara aktivitas PT Gruti dan melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan," ungkap Adimin yang juga warga Desa Parbuluan V itu.

Dari hasil audit nantinya, apa bila ditemukan pelanggaran terhadap izin, pihak Kementerian perlu mempertimbangkan pencabutan izin operasional perusahaan tersebut, demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Dairi.(*)

Menteri Siti di Depan Menteri LHK Sedunia: Polusi Laut Harus Tuntas

DPD RI Apresiasi Tindakan Cepat Menteri LHK

DPRDSU, Pemkab, Polres Karo dan Mahasiswa Bahas Perambahan Hutan Karo

Kapolres dan Dandim Tinjau Perambahan Hutan di Dolok Martimbang

Mahasiswa Minta Pangdam dan Poldasu Stop Aksi Perambahan Hutan Deleng Tongkoh Karo

Bupati Karo Minta Polres Transparan Ungkap Kasus Perambahan Hutan Siosar