Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 23 Oktober 2026

Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Huntap Korban Longsor Taput

Anwar Lubis - Jumat, 27 Maret 2026 15:16 WIB
797 view
Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Huntap Korban Longsor Taput
Foto Dok/Kementerian PKP
Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Bupati Taput Jonius Hutabarat dan kontraktor saat peninjauan pembangunan Huntap korban longsor, di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Taput, Kamis (26/3/2026).

Taput(harianSIB.com)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Bencana Nasional Tito Karnavian mengunjungi langsung lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kecamatan Adiankoting, Desa Dolok Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kamis (26/3/2026).

Kunjungan itu turut dihadiri Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Wakil Bupati Deni Lumbantoruan.

Maruarar di hadapan bupati, wakil bupati dan pihak kontraktor, mempertanyakan lambannya progres pembangunan yang sudah berlangsung sejak Desember 2025 itu. Dari total 103 unit huntap yang ditargetkan, hingga kini baru 2 unit yang benar-benar rampung dibangun.

Ia pun membandingkan kondisi di Taput dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, yang memulai pembangunan pada waktu yang sama namun hasilnya jauh berbeda.

Baca Juga:
"Besok saya sama Pak Mendagri menyerahkan 120 rumah di Tapanuli Selatan. Mulainya juga sama, 20 Desember. Di sini baru 2 yang jadi," kata Maruarar.

Maruarar menegaskan, lambatnya pengerjaan bukan hal yang bisa terus-menerus ditoleransi, mengingat warga korban bencana telah lama menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.

"Kami ingin pembangunan hunian tetap ini benar-benar selesai dengan baik, tepat waktu, dan berkualitas. Masyarakat korban bencana sudah terlalu lama menunggu," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Taput, Jonius menyampaikan, bahwa keterlambatan pembangunan disebabkan faktor cuaca buruk dan angin kencang yang kerap mengganggu proses konstruksi di lapangan. Sejumlah unit seharusnya sudah bisa ditempati warga sejak Maret 2026.

Namun Maruarar tidak begitu saja menerima alasan tersebut. Menurutnya, faktor cuaca dan kondisi lahan semestinya sudah diperhitungkan sejak awal perencanaan, bukan dijadikan dalih di tengah jalan.

"Sekarang bagaimana kalau tidak bisa dipegang omongan kita ? Banyak sekali alasan. Kenapa di Tapanuli Selatan bisa, di sini tidak bisa," ujarnya.

Ia bahkan meminta kepastian langsung kepada bupati bukan kepada kontraktor soal kapan 103 unit akan tuntas dikerjakan. Maruarar juga mengingatkan agar kontraktor yang tidak mampu memenuhi target segera dipertimbangkan untuk diganti.

"Kalau tidak siap, Pak Bupati cari kontraktor yang siap. Jangan kita yang turut-turut kontraktor. Kalau tidak tepat waktu, denda," tegasnya.

Mendagri Tito Karnavian juga turut menyoroti lemahnya pengawasan dari sisi pemerintah daerah. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Taput agar lebih serius dan aktif mengawal proses pembangunan Huntap, serta memastikan koordinasi antara Pemda dan kontraktor berjalan tanpa hambatan dan keterlambatan di lapangan.

Pembangunan 103 unit Huntap ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, yang seluruh biayanya ditanggung oleh pihak yayasan. Dana sebesar Rp 10 miliar telah disalurkan untuk pembangunan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana longsor tersebut.

Sebagai bentuk percepatan, pemerintah menetapkan penyelesaian pembangunan dalam dua tahap.

Tahap I, 68 unit ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026 langsung dilanjutkan serah terima kunci kepada warga, dan tahap II, 35 unit sisanya ditargetkan rampung pada 30 Juni 2026.

Maruarar juga memberikan sejumlah masukan terkait kelengkapan Huntap yang sedang dibangun, termasuk kebutuhan jalan kompleks dan fasilitas pendukung lainnya agar kawasan hunian benar-benar layak dan nyaman untuk ditempati.

Di sela peninjauan, Maruarar dan Tito juga menyempatkan diri berbincang langsung dengan sejumlah warga terdampak. Dari perbincangan itu terungkap bahwa masih ada warga yang belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) akibat ketidaksesuaian dokumen kependudukan.

Bupati menyatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan verifikasi data warga tersebut dan meminta agar pencairan DTH segera direalisasikan agar warga tidak semakin lama menanggung beban akibat bencana.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Pusat berharap pembangunan Huntap di Taput dapat segera berakselerasi sehingga warga korban bencana longsor bisa kembali menempati rumah yang aman, layak dan nyaman dalam waktu dekat (**)

Editor
: Eva Rina Pelawi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Muslimah Rabu Biru Sumut Kumpulkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam Madina
Anton Panggabean: Perda No 2 Tahun 2018 Lindungi Korban Bencana
Pedagang Eks Pasar Aksara Sumbang Korban Bencana Alam di Madina
Kadisdik Sergai Serahkan Bantuan Rp245 Juta untuk Korban Bencana Sulteng
DPP N4J Serahkan Bantuan Tahap II untuk Korban Bencana Lombok dan Palu
AMPI Sumut Serahkan Donasi Rp56,7 Juta untuk Korban Bencana Sulteng
komentar
beritaTerbaru