Enam Fraksi DPRD Batubara Soroti Silpa Rp74 Miliar, Pertanyakan Kinerja OPD dan Serapan Anggaran

Batubara(harianSIB.com)

Enam fraksi di DPRD Kabupaten Batubara kompak menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD Tahun 2025 yang dinilai masih tinggi.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab Batubara, Selasa (7/4/2026).

Sebelumnya, Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, telah lebih dulu menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2026).

Baca Juga:

• Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sepakat Dorong Pansus Plasma Perkebunan

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN) melalui ketuanya, Ismar Khomri, mempertanyakan Silpa Tahun 2025 yang mencapai Rp74,02 miliar atau sekitar 6,25 persen dari total APBD. "Fraksi FKPN meminta penjelasan rinci, apakah Silpa ini merupakan hasil efisiensi belanja atau justru mencerminkan rendahnya daya serap OPD dalam menjalankan program strategis," tegas Ismar.

Ia menilai, jika Silpa muncul akibat program yang tidak terealisasi terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur desa dan bantuan sosial maka hal tersebut patut disayangkan.

Senada, Fraksi PAN melalui ketuanya, Khairul Bariah, menilai besarnya Silpa perlu dikaji lebih dalam. Ia mempertanyakan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh penghematan anggaran atau ketidakmampuan OPD dalam merealisasikan program.

"Di tengah masih banyaknya infrastruktur rusak yang belum tertangani, Silpa sebesar ini tentu harus dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

Fraksi KDRI melalui Mukhlis BN juga menyoroti kemungkinan Silpa berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan. Ia meminta seluruh OPD menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap guna memperlancar pembahasan lanjutan.

"Kami juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan rekomendasi perbaikan, khususnya terhadap program yang realisasinya masih lamban," katanya.

Fraksi Partai Gerindra turut mempertanyakan asal-usul Silpa tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih terukur dan optimal agar tidak menyisakan dana dalam jumlah besar.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui ketuanya, Jalasmar Sitinjak, mendorong Pemkab Batubara memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD. Ia juga mengingatkan agar praktik rangkap jabatan tidak berlangsung terlalu lama karena berpotensi mengganggu efektivitas kinerja.(*)

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Tokoh Pemuda Apresiasi Kinerja Pemkab Batubara

DPRD Akhirnya Terima LKPJ Bupati Tobasa TA 2017

Banggar DPRDSU: SiLPA APBD 2017 Masih Tinggi Rp841 Miliar

Beredar Isu Ditunda, Pemkab Batubara Inginkan Pilkades Tetap Berjalan

Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Nota Pengantar Wali Kota Tebingtinggi Minim Kehadiran Kepala OPD