Warga Binanga Demo PT MDP, Soroti Legalitas dan Tuntut CSR

Palas(harianSIB.com)

Polemik legalitas operasional PT Mega Daksina Persada mencuat ke publik setelah ratusan warga Desa Binanga menggelar aksi unjuk rasa damai, Selasa (14/4/2026). Massa mempertanyakan status perizinan perusahaan sekaligus menuntut kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Sekitar 100 warga mendatangi pintu gerbang perusahaan yang berada di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

Dalam forum dialog, perwakilan masyarakat menyebut PT MDP diduga belum mengantongi izin usaha perkebunan maupun Hak Guna Usaha (HGU), meski disebut telah lama beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Bupati bidang perekonomian Irwan Halomoan yang hadir di lokasi menyampaikan penjelasan dengan merujuk informasi dari DPMPTSP Padang Lawas.

Baca Juga:

• Ahli Nilai Kewajiban 20 Persen Lahan Tak Berlaku di Kasus Citra Land

Namun hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Kepala DPMPTSP Padang Lawas Nurudin Kesumajaya Samosir terkait status perizinan PT MDP.

Dari pihak perusahaan, Tata Usaha dan Administrasi PT MDP Pahala PS Napitupulu menyebut dokumen administrasi perizinan masih dalam proses pengurusan.

Aksi kemudian berujung pada penandatanganan nota kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat yang disaksikan unsur pemerintah daerah serta aparat keamanan.

Dalam kesepakatan tersebut, PT MDP menyetujui pemberian dana CSR sebesar Rp90 juta per tahun kepada masyarakat Desa Binanga. Dana itu akan dibayarkan secara bertahap setiap triwulan dan dievaluasi tiap tahun.

Selain itu, perusahaan juga disebut akan mencabut laporan terhadap sejumlah warga yang sebelumnya dilaporkan dan sempat menjalani proses hukum.

Nota kesepakatan ditandatangani Manajer Tanaman Tumpal Hutapea, Pahala Napitupulu, Kepala Desa Binanga Humalapontas Hasibuan, serta Camat Barumun Tengah Edi Usman Hasibuan.

Meski kesepakatan tercapai, sejumlah warga masih mempertanyakan penyelesaian persoalan legalitas perusahaan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT MDP dan instansi terkait masih dalam upaya konfirmasi lanjutan.(**)

20 Kelurahan di Tebingtinggi Terima Bantuan CSR dari LPCI

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

Jalan ke Perladangan Uruk Biru Pametar Tiga Binanga Karo Rusak Parah

Pertamina dan Hiswana Migas Sumut Serahkan Bantuan CSR di Lhokseumawe

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2