Tanpa Anggaran Jelas, Janji Air Bersih untuk Korban Bencana Taput Dipertanyakan

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah teknis bergerak cepat dalam hal administrasi dan pembebasan lahan. Tidak ada penjelasan soal siapa menanggung biaya berapa, dan kapan.

Ketiadaan informasi anggaran ini bukan hal sepele. Para pengamat kebijakan publik menilai, tanpa dasar fiskal yang jelas, rencana sebesar apa pun berisiko hanya menjadi pernyataan niat semata.

Kehadiran PT Wijaya Karya dalam rapat itu memunculkan dugaan proyek ini akan berjalan melalui mekanisme penugasan pemerintah pusat, bukan dari kantong APBD Taput. Namun spekulasi ini tidak bisa dikonfirmasi selama tidak ada pernyataan resmi soal skema pendanaan.

Di lapangan, sebagian warga yang kini menempati Huntap di Kecamatan Adiankoting mengaku belum mendapat informasi resmi apa pun soal rencana pembangunan jaringan air bersih. Mereka bahkan selama ini mengandalkan air dari sumur bor dan lainnya.

Dalam konteks pascabencana, kelambatan penyediaan air bersih bukan sekadar soal kenyamanan. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang, jika tidak segera terpenuhi, berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup warga di hunian sementara maupun tetap.

Pola rilis tanpa anggaran seperti ini juga bukan pertama kali terjadi di daerah. Para pemerhati mengingatkan, tanpa transparansi fiskal sejak awal, sulit bagi publik dan DPRD untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap realisasi proyek.

Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Karo Dirangkai Peletakan Batu Pertama Rehabilitasi Masjid Jami

Muslimah Rabu Biru Sumut Kumpulkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam Madina

Pedagang Eks Pasar Aksara Sumbang Korban Bencana Alam di Madina

Menlu: Akses Air Bersih Jangkau 76% Masyarakat Indonesia

Pemerintah Sumut Perlu Siapkan Asuransi Bencana Alam

Pengurus PWI Sumut Kunjungi Rumah Rehabilitasi Korban Narkoba Amanjaya Ipoh Malaysia