Tanpa Anggaran Jelas, Janji Air Bersih untuk Korban Bencana Taput Dipertanyakan

Taput(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) pekan ini menggelar rapat koordinasi yang disebut sebagai bagian dari "percepatan penanganan darurat rehabilitasi infrastruktur dasar pascabencana."

Pertemuan itu dipimpin Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, serta dihadiri perwakilan Kementerian PUPR serta BUMN konstruksi PT Wijaya Karya.

Dalam rilis resmi yang diedarkan kepada media pada Selasa (14/4/2026), pemerintah daerah mengumumkan sejumlah kabar yang terdengar menjanjikan.

Kabar tersebut yaitu, ditemukannya sumber air di Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting untuk warga Hunian Tetap (Huntap), rencana peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Sipoholon dari 50 menjadi 100 liter per detik, serta pembangunan dua reservoar baru.

Baca Juga:

• Jalan Berdebu dan Beram Bahaya Masih Hiasi Tarutung-Harean

Namun ada satu hal yang tidak ada dalam rilis beberapa paragraf itu, antara lain tidak satu pun angka anggaran disebut, tidak ada nilai proyek, tidak ada skema pembiayaan, tidak disebutkan apakah dana berasal dari APBD Taput, APBN atau skema penugasan BUMN. Satu rilis penuh rencana, namun kosong dari kepastian fiskal.

Wakil Bupati Taput Deni, dalam kutipan yang tercantum di rilis hanya menyatakan, "Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BUMN seperti PT Wijaya Karya adalah kunci percepatan ini."

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah teknis bergerak cepat dalam hal administrasi dan pembebasan lahan. Tidak ada penjelasan soal siapa menanggung biaya berapa, dan kapan.

Ketiadaan informasi anggaran ini bukan hal sepele. Para pengamat kebijakan publik menilai, tanpa dasar fiskal yang jelas, rencana sebesar apa pun berisiko hanya menjadi pernyataan niat semata.

Kehadiran PT Wijaya Karya dalam rapat itu memunculkan dugaan proyek ini akan berjalan melalui mekanisme penugasan pemerintah pusat, bukan dari kantong APBD Taput. Namun spekulasi ini tidak bisa dikonfirmasi selama tidak ada pernyataan resmi soal skema pendanaan.

Di lapangan, sebagian warga yang kini menempati Huntap di Kecamatan Adiankoting mengaku belum mendapat informasi resmi apa pun soal rencana pembangunan jaringan air bersih. Mereka bahkan selama ini mengandalkan air dari sumur bor dan lainnya.

Dalam konteks pascabencana, kelambatan penyediaan air bersih bukan sekadar soal kenyamanan. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang, jika tidak segera terpenuhi, berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup warga di hunian sementara maupun tetap.

Pola rilis tanpa anggaran seperti ini juga bukan pertama kali terjadi di daerah. Para pemerhati mengingatkan, tanpa transparansi fiskal sejak awal, sulit bagi publik dan DPRD untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap realisasi proyek.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar, dari mana uangnya dan kapan keran air itu benar-benar mengalir ke rumah-rumah warga korban bencana? (**)

Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Karo Dirangkai Peletakan Batu Pertama Rehabilitasi Masjid Jami

Muslimah Rabu Biru Sumut Kumpulkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam Madina

Pedagang Eks Pasar Aksara Sumbang Korban Bencana Alam di Madina

Menlu: Akses Air Bersih Jangkau 76% Masyarakat Indonesia

Pemerintah Sumut Perlu Siapkan Asuransi Bencana Alam

Pengurus PWI Sumut Kunjungi Rumah Rehabilitasi Korban Narkoba Amanjaya Ipoh Malaysia