Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Bupati Sergai Dorong Birokrasi Profesional dan Budaya Kerja Hemat

'"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak langsung bagi masyarakat," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Darma Wijaya juga menyinggung penerapan pola kerja fleksibel melalui mekanisme work from home (WFH) pada kondisi tertentu. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan untuk mengurangi produktivitas, melainkan meningkatkan efektivitas kerja sekaligus menekan biaya operasional.

Tak hanya soal birokrasi dan efisiensi, Darma Wijaya turut mendorong budaya hidup sehat dan ramah lingkungan di kalangan ASN. Ia menyebut kegiatan car free day (CFD) sebagai momentum membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya udara bersih, kesehatan, dan ruang publik yang nyaman.

Ia bahkan mengajak ASN membiasakan diri bersepeda ke kantor sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus upaya mengurangi polusi dan konsumsi bahan bakar.

"Budaya kerja sehat, hemat, dan ramah lingkungan harus dimulai dari aparatur pemerintah terlebih dahulu. Jika pemerintah memberi teladan yang baik, masyarakat akan ikut bergerak bersama," ucapnya.

Menutup sambutannya, Darma Wijaya berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi teladan, pelopor perubahan, dan penjaga integritas di perangkat daerah masing-masing.

Ada pun pejabat administrator yang dilantik sebanyak 10 orang yakni, Agus Salim Berutu SPd MM sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat, Dahlan Siregar ST MAP sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan; Muhammad Arfan Saragih SKom MM sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Warsima Feredeus Siburian SE sebagai Sekretaris Dinas Poraparbud, Basyaruddin SH sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat, Dr Novrizal Lubis MKes sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.

Wabup Darma Wijaya Lantik Herlan Panggabean Jadi Asisten Pemum Pemkab Sergai

Dinas PU Harus Gunakan Anggaran Sesuai Skala Prioritas

Panwascam Bandar Sosialisasi Pengawasan Pemilu

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

Hingga September 2018, KPR untuk ASN dari Bank Mandiri Rp 700 M

Praktik Pengobatan Alternatif Harus Ada Izin dan Pengawasan Dinkes