Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 24 Agustus 2026

Non Muslim Jadi Panitia MTQ Tapteng, Wabup : Pemerintah Harus Nasionalis

Rosianna Anugerah Hutabarat - Minggu, 24 Mei 2026 18:38 WIB
773 view
Non Muslim Jadi Panitia MTQ Tapteng, Wabup : Pemerintah Harus Nasionalis
Foto: ist
Wabup Mahmud Efendi ( kedua dari kanan) diwawancarai awak media di Kantor Bupati Tapteng, Minggu (24/5/2026).

Tapteng(harianSIB.com)

Keputusan penetapan Ketua Umum Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-51 Kabupaten Tapanuli Tengah yang berasal dari kalangan non muslim menuai perhatian luas di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Tengah Mahmud Efendi menyampaikan pandangan tegasnya terkait penunjukan tersebut.

Dia menegaskan, penempatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jonnedy Marbun yang merupakan non muslim sebagai ketua umum (Ketum) panitia pelaksana MTQ merupakan bentuk penerapan semangat nasionalisme dalam tata kelola pemerintahan daerah (Pemda).

"Ini kan berkaitan dengan pemerintah, itu kan harus nasionalis ya. Itu tergantung niat siapa yang jadi panitia di situ," tegas Wabup Mahmud di Kantor Bupati Tapteng, Minggu (24/5/2026).

Baca Juga:
Dia menjelaskan penunjukkan Jonnedy oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu didasari penerapan birokrasi pemerintahan.

Dikarenakan Jonnedy Marbun menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Tapteng, yang bertanggung jawab terhadap urusan kemasyarakatan termasuk festival keagamaan.

Oleh itu, Wabup Tapteng mengimbau warga untuk mendepankan sikap moderasi beragama dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah pada pelaksanaan festival keagamaan tersebut.

"Jangan mudah terprovokasi dengan isu negatif, yang bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, dan kerukunan beragama warga Tapanuli Tengah," pesannya.

Senada diungkapkan Kepala kantor (Kakan) Kementerian Agama (Kemenag) Tapteng Awaludin Habibie Siregar, bahwa pelaksanaan MTQ ini adalah kegiatan nasional bukan hanya milik golongan tertentu.

Kegiatan keagamaan tetap menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintahan tanpa memandang latar belakang keyakinan.

Awaludin menerangkan panitia MTQ melibatkan non muslim itu sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia.

Dia menerangkan, tugas Ketum Panitia hanya memfasilitasi teknis pelaksanaan, tidak menyentuh dari inti kegiatan MTQ. Ini adalah bentuk toleransi, moderasi agama dan tidak bertentangan dengan ajaran dan syariat islam.

"Hanya teknis baik itu akomodasi kemudian terkait dengan anggaran pelaksanaan," tutup Kakan Kemenag Tapteng. (**)

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Pemkab Toba Gelar Peringatan Harkitnas, Kembali Nyalakan Api 'Boedi Oetomo'
Harkitnas di Polres Palas Soroti Perlindungan Anak di Ruang Digital
Polres Batubara Gelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026
Harkitnas 2026: Sekdakot Ajak Elemen Masyarakat Tanjungbalai Perkuat Solidaritas Sosial
Polres Labuhanbatu Upacara Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Teguhkan Semangat Jaga Generasi Bangsa
Harkitnas ke-118 di Sumut Berlangsung Khidmat, Wagub Ajak Jaga Generasi Muda di Era Digital
komentar
beritaTerbaru