Pemko Pematangsiantar Gelar Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

Pematangsiantar (SIB)- Penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus bisa lebih cepat, efektif, efisien, akuntabel serta mengutamakan prinsip persaingan usaha yang sehat dan transparan. Dengan begitu, semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai amanat Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahaannya, Perpres No.4/2015.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Pematangsiantar diwakili Asisten Administrasi Umum, Baren Purba SH mengaku terdorong melakukan bimbingan teknis implementasi peraturan dimaksud, khususnya bagi anggota unit layanan pengadaan barang/jasa, Rabu (25/11), di Siantar Hotel, Pematangsiantar.

Mengingat pentingnya kegiatan, seluruh peserta diharapkan benar-benar mengikuti seluruh materi dan memahaminya untuk bisa diimplementasikan di unit kerja masing-masing.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang jelas, komprehensif dan sederhana sesuai dengan tata kelola yang baik.  

Selain itu, kegiatan yang digelar satu hari ini juga bertujuan agar para personil di unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan memahami proses dan pelaksanaan barang/jasa pemerintah.

Dalam kegiatan ini, para peserta yang berjumlah 100 orang dari unit-unit layanan pengadaan Pemko Pematangsiantar, juga dibekali dengan model E-Purchasing (tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik). 

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan, Lintong Janji Natogu Sinambela MM dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta. Dengan materi yang akan dibahas, antara lain penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pengadaan langsung kendaraan dinas E-Purchasing. (C06/h)