Ratusan KK di Tiga Desa Krisis Air Minum

Sidikalang (SIB)- Ratusan kepala keluarga (KK) di tiga desa yakni Desa Tualang dan Desa Pandan, Kecamatan Siempat Nempu Hulu serta Desa Bertungen Julu, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, kini mengalami krisis air minum, setelah sumber air dan perpipaan air ketiga desa tersebut dihantam banjir bandang, Kamis (26/11).

Camat Siempat Nempu Hulu, Rahmadsyah Munthe didampingi Kepala Desa Tualang, Kaleb Sianturi kepada wartawan, Senin (30/11) di sela melaporkan kejadian kepada Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro di Sidikalang mengatakan, pengguna air minum di Desa Tualang terdapat 250 KK, Desa Pandan 120 KK serta Desa Bertungen Julu 300 KK. Saat ini warga terpaksa menampung air hujan maupun berjalan kaki sekitar 2 kilometer mencari mata air di perkampungan. “Warga Desa Tualang harus berjalan kaki dengan membawa jerigen ke lokasi banjir bandang lokasi pipa air minum yang rusak,” ucapnya.

Sebelumnya warga membersihkan material tanah dengan menggunakan alat seadanya, namun tidak sanggup karena banyak batu besar, yang menutupi gorong-gorong. “Hari ini dikabarkan akan diturunkan alat berat untuk membuka akses dan membersihkan material tanah menutup sebagian badan jalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 030378 Tualang, Rusmeri Siburian mengatakan, saat ini anak didiknya yang duduk di kelas 1-3 masih diliburkan mengingat kondisi jalan belum bisa dilalui anak-anak karena tertutup lumpur. Masih menunggu jalan bisa dilalui anak-anak baru mereka disuruh masuk sekolah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD St Ir Benpa Hisar Nababan dan Ketua Komisi C Markus Sinaga mendesak Pemkab Dairi segera menerjunkan alat berat memperbaiki badan jalan yang terputus. Sebab, kata keduanya, legislatif dan eksekutif telah mengalokasikan dana untuk bencana alam dalam APBD.

Pemkab Dairi harus segera melakukan perbaikan supaya tidak merugikan masyarakat. “Informasi kami dapat akibat banjir bandang jalan terputus menyebabkan hasil pertanian seperti puluhan ton jagung tidak bisa terjual. Alat berat harus segera diturunkan dan dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat,” sebut Benpa. (Dik-TPT/q)