Dana Desa Besar Tapi Infrastruktur Desa Belum Dukung Ketahanan Pangan

Medan (SIB)- Anggota Komisi B DPRD Sumut Wasner Sianturi menilai, infrastruktur desa di Sumut masih dalam kondisi parah, menyebabkan cost usaha tani dari pedesaan jauh lebih tinggi. Padahal dana desa dalam tiga tahun terakhir sangat besar mencapai Rp800 juta - Rp1 miliar/desa.

"Banyak usaha tani di pedesaan, tapi tidak bisa dipasarkan akibat infrastruktur jalan antara desa satu ke desa lainnya atau antara desa ke kecamatan sudah sangat jauh dengan cost jadi mahal," ujar Wasner Sianturi kepada wartawan, Rabu (14/3) di DPRD Sumut.

Dikatakan, dalam kegiatan resesnya, banyak masyarakat mengeluhkan infrastruktur jalan yang tidak ada menuju satu desa ke desa lainnya dan juga antara desa ke kecamatan dan kabupaten, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memasarkan hasil pertaniannya.

"Contohnya di Desa Sialangbuah dan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Beringin Kabupaten Sergei, kondisi jalan penghubung desa rusak parah. Padahal di desa-desa itu produktifitas pertaniannya sangat banyak, hampir ribuan hektar sawah, sangat membutuhkan satu jembatan penghubung untuk memudahkan petani membawa hasil panen," katanya.

Jembatan tersebut, katanya, memudahkan petani memasarkan hasil panennya yang selama ini  jauh dan butuh cost tinggi. Jadi hendaknya para pihak terkait terintegrasi dan bersinergi, agar masyarakat petani dapat terbantu memasarkan produk pertaniannya.

Infrastruktur jalan ini, lanjutnya menjadi prioritas untuk mencapai program nawacita yang didengungkan Presiden Jokowi yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan menitikberatkan kepada upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan mensejahterakan petani.

"Usaha tani ini harus banyak mendapat perhatian dari Pemprovsu, siapapun nanti gubernurnya. Sudah ada dana desa dari pemerintah pusat, manfaatkanlah itu untuk membangun desa. Jangan terburu-buru mendirikan BUMDes sebelum  infrastruktur diperbaiki. Dana desa jangan dihabiskan untuk acara seremonial," katanya.

Seperti diketahui, katanya, dana desa sudah dianggarkan meningkat setiap tahunnya yakni pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp20,7 triliun, menjadi Rp 46,9 triliun. Setiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp800 juta hingga Rp1 miliar.

"Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana-prasarana desa, serta peningkatan kapasitas BUMDes dan koperasi. Jangan sampai terjadi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota, karena kalau ini terjadi, ada kemungkinan tidak ada lagi petani di negara ini," katanya. (A03/q)