Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 31 Mei 2026
LIVE
Nazri Irawan

DPRDSU Bahas LKPj TA 2017 dan Laporan Akhir Masa Jabatan Gubsu

* Kinerja Dinas Kesehatan Dinilai Lambat
- Jumat, 08 Juni 2018 11:40 WIB
232 view
DPRDSU Bahas LKPj TA 2017 dan Laporan Akhir Masa Jabatan Gubsu
Medan (SIB) -DPRD Sumut menggelar rapat paripurna istimewa membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubsu TA 2017 dan LKPj AMJ (Akhir Masa Jabatan) Gubsu TA 2013-2018 dengan menghasilkan 53 rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh Gubsu atas kinerja OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) di jajaran Pemprovsu.

Ke-53 rekomendasi itu dibacakan Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora pada rapat paripurna istimewa DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan H Wagirin Arman didampingi Wakil Ketua Parlinsyah Harahap dihadiri Gubsu T Erry Nuradi, Selasa (5/6) petang di DPRD Sumut.

Ke-53 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti segera di antaranya, menyangkut kinerja Pemprovsu  di bidang kesejahteraan sosial tahun 2013 - 2018 yang belum memuaskan. 

Begitu juga kinerja  Dinas Pendidikan, instansi yang paling banyak menerima keluhan dari masyarakat dan lambat dalam melaksanakan transisi SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Pemprovsu dan lambat pemberian gaji guru honor.

"Karena itu, DPRD Sumut menilai kinerja Pemprovsu di bidang pembangunan pendidikan belum memuaskan, sehingga diharapkan kepada Gubsu untuk segera menegur bawahannya agar lebih maksimal meningkatkan kinerjanya," ujar Aduhot.

Dalam rekomendasi lainnya, DPRD Sumut juga meminta Pemprovsu agar ke depannya bisa memercepat hal-hal yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab pasca transisi SMA/SMK, terutama  pemberian gaji guru honor dan transisi aset serta mengamanahkan alokasi anggaran pendidikan dari APBD sebesar 20 persen.

Selain itu, Aduhot juga membacakan hasil rekomendasi yang mayoritas diadopsi dari kinerja Pansus LKPj tersebut, terutama kinerja Dinas Kesehatan yang dinilai belum memuaskan karena masih ada balita yang mengalami gizi buruk sesuai laporan dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan).

 Terkait masalah giji buruk, DPRD Sumut meminta Pemprovsu agar sungguh-sungguh memerbaikinya, terutama bagi anak-anak dan ibu yang melahirkan dan memerbaiki sistem pelayanan pasien BPJS Kesehatan. 

Rekomendasi lainnya, DPRD Sumut juga menilai sejumlah OPD, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kinerjanya belum memuaskan. "Harapan kami rekomendasi yang tertulis ini dapat menjadi landasan pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan ke depan," tambahnya. 

Ganti Kadis Pertanian
Di bagian lain rekomendasinya, DPRD Sumut juga meminta Gubsu untuk mengganti Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Dinas Pertanian, dengan pejabat yang lebih enerjik dan berkompeten, agar kinerjanya lebih bagus.

"Jika masih tetap dipertahakna sebagai Kadis Pertanian, kami akan menolak menggelar rapat dengannya dan tidak akan membahas LKPj ini yang tentunya berdampak terhadap penolakan pengesahan Ranperda Realisasi APBD 2017," tegas anggota Pansus LKPj Gubsu H Syamsul Qodri Marpaung.(A03/c)
SHARE:
Tags
dprdsu bahas lkpj ta 2017 dan laporan akhir masa jabatan gubsu
komentar
beritaTerbaru