Hunian BOR Hanya 40 Persen, DPRD Medan Kritisi Kinerja Manajemen RS Pirngadi

Medan (SIB)

Komisi II DPRD Medan sayangkan kinerja manajemen Rumah Sakit (RS) Pirngadi yang minim dengan pemakaian Bed Occupancy Rate (BOR) yakni kamar hunian rawat inap yang hanya 40 persen. Hal itu membuktikan jajaran manajemen kurang mampu mengelola RS.

"Sangat disayangkan pemakaian BOR di RS Pirngadi hanya 40 persen. Padahal RS lain hampir setiap hari penuh bahkan sampai menolak pasien untuk rawat inap. Sementara program UHC sudah diberlakukan sejak 1 Desember 2022," ujar Ketua Komisi II Sudari ST didampingi anggota Janses Simbolon saat menggelar rapat konsultasi Komisi II DPRD Kota Medan dengan pihak RS Pirngadi Medan terkait P-APBD Medan TA 2023 di gedung dewan, Sabtu (9/9).

Rapat dipimpin Sudari didampingi Janses Simbolon yang dihadiri Direktur Utama RS Pirngadi Medan dr Suhartono beserta para stafnya. Pada kesempatan itu, politisi PAN itu menekankan manajemen harus melakukan pembenahan serius agar RS milik Pemko Medan itu dapat meningkatkan citranya dan semakin dipercaya masyarakat.

Sementara itu, Janses Simbolon mendesak Dirut RS Pirngadi yang baru dr Suhartono agar melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan di Pirngadi.

"Dirut yang baru harus mampu membangun kepercayaan lagi. Selama ini masyarakat trauma berobat ke Pirngadi maka perlu perbaikan pelayanan agar dipercaya lagi. Sehingga pemakaian BOR maksimal," ujarnya.

Disampaikan politisi Hanura itu, dirinya punya pengalaman buruk berobat di RS Pirngadi yakni adanya birokrasi yang dipersulit dan pelayanan yang tidak humanis. Untuk itu, dirasa perlu dilakukan perbaikan birokrasi sistem pelayanan yang terkesan dipersulit oknum dengan sengaja atau tidak.

Menyahuti kritikan dewan, dr Suhartono mengatakan akan berupaya melakukan pembenahan pelayanan menjadi lebih baik. (A7/a)

Penyegelan Centre Point, Komisi 3 DPRD Medan Akan Dudukkan Pihak Terkait di RDP

Dalam Sebulan, 600 Penderita HIV Berobat ke RS Pirngadi Medan

Wakil Ketua DPRD Medan Bahrumsyah Minta Direksi PUD Pembangunan Mundur

Komisi 3 DPRD Medan Akan Panggil Direksi PUD Pasar dan Pengelola Pasar Induk

Jangan Biarkan Pasar Dimanfaatkan Cari Keuntungan Pribadi

DPRD Medan Segera Ajukan Revisi Retribusi Sampah dan Parkir