Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 30 April 2026

Massa AMPKS Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Pencuri Listrik

* Negara Jangan Sampai Kalah dengan Mafia Pencuri Listrik
Redaksi - Sabtu, 09 Desember 2023 15:08 WIB
267 view
Massa AMPKS Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Pemerintah Tindak Tegas Mafia Pencuri Listrik
(Foto SIB/Firdaus Peranginangin)
MAFIA: Massa yang tergabung dalam AMPKS unjuk rasa ke DPRD Sumut, Jumat (8/12) mendesak pemerintah menindak tegas mafia pencurian listrik di salah satu perusahaan pertambangan di Medan. 
Medan (SIB)
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Sumut (AMPKS) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Jumat (8/12), mendesak pemerintah untuk menindak tegas mafia pencurian listrik di salah satu perusahaan pertambangan di Medan.
"Hentikan pencurian arus listrik yang telah menyebabkan terjadinya kebakaran dan mati lampu di Kota Medan," tegas Kordinator Aksi Frans Sianturi sembari membentangkan poster bertuliskan "Tindak pelaku pencurian listrik di Medan", "Negara jangan sampai kalah sama mafia dan pelaku pencuri arus listrik".
Massa aksi juga menyoroti dampak serius pencurian arus listrik ilegal yang diduga berasal dari operasi penambangan perusahaan Bitcoin yang berlokasi di Medan.
Disebutkan, tambang mata uang Bitcoin yang sudah lama beroperasi di Indonesia, termasuk Medan, membutuhkan perangkat dan arus listrik yang sangat besar untuk pengoperasiannya, sehingga diprotes masyarakat, karena dikabarkan sering menyebabkan terjadinya pemadaman listrik.
Aksi AMPKS juga merespon kekhawatiran akan potensi kebakaran di Kota Medan yang dipicu pencurian listrik yang terus berlangsung.
“Kami mendesak PT PLN dapat bertindak tegas tanpa takut kepada siapapun, serta DPRD Sumut dapat memanggil dan menindak oknum-oknum yang terlibat dalam aksi pencurian listrik tersebut,” ujar Frans.
Pengunjuk rasa juga mendesak DPRD Sumut segera memanggil pengelola Bictoin terkait dugaan pencurian listrik ilegal tersebut, untuk mengungkap fakta sebenarnya, karena berpotensi membahayakan masyarakat serta merugikan negara.
Aksi unjuk rasa ini hanya diterima Humas DPRD Sumut dan berjanji akan meneruskan aspirasi pengunjuk rasa ke komisi terkait, mengingat saat itu gedung dewan kosong, sebab sebagian besar anggota dewan berada di daerah pemilihannya.(**).

SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru