Mahfud MD Berbincang dengan Masyarakat dari Berbagai Kalangan di Medan

Medan (SIB)

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD berbincang dengan masyarakat dari berbagai kalangan di acara Tabrak Prof! di Seulawah Kupi, Medan, Provinsi Sumut, Minggu (14/1) malam.

Acara Tabrak Prof dengan pertanyaan dari warga yang hadir dengan ditunjuk langsung oleh pembawa acara. Ramadhan, mahasiswa Medan, menjadi peserta pertama yang mendapat kesempatan dan menyinggung soal UU Perampasan Aset dan kelanjutan IKN.

Mahfud pun menegaskan akan terus diupayakan bekerja sama dengan DPR agar UU terwujud. Mengingat, DPR menjadi pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang.

"UU ini penting untuk pemberantasan korupsi. Kita akan cari caranya. Kita juga akan mengubah UU KPK supaya lebih diperkuat," kata Mahfud di Medan.

Mahfud juga mendapat pertanyaan, apakah akan melanjutkan program yang sedang dijalankan pemerintahan Jokowi. Ia menegaskan bakal melanjutkan yang baik dan mengubah yang kurang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ketiga calon sejatinya akan melanjutkan. Hanya saja beda titik tekannya. Ada yang perubahan, ada yang melanjutkan. Nah, Ganjar-Mahfud, itu melanjutkan sekaligus memperbaiki. Melanjutkan yang baik, mengubah kalau ada yang lebih baik dan disempurnakan. Itu kaidah fikihnya," ungkapnya.

Di akhir acara, Mahfud MD mengingatkan lagi pentingnya menggunakan rasionalitas dan hati nurani dalam memilih. Ia juga meminta masyarakat tak mudah terprovokasi dan terintimidasi dengan tekanan yang diberikan oleh para oknum.

"Saudara akan memilih wakil rakyat, dan Capres-Cawapres. Gunakan hal pilih saudara dengan hati nurani. Sehingga terpilih pemimpin yang layak. Generasi muda, jangan mudah terintimidasi dan terprovokasi. Berani nyatakan sikap, memilih untuk Indonesia," ucap Cawapres dari Capres Ganjar Pranowo ini.

Di acara tersebut, Mahfud MD didampingi Ketua TKD Ganjar-Mahfud Sumut Paul Baja M Siahaan, pengurus partai politik pengusung Ganjar-Mahfud yaitu, PDI Perjuangan, Hanura, Perindo dan PPP.

Mahfud di UHN Medan

Sementara itu saat kuliah umum di UHN Medan, Senin (15/1) Mahfud mengatakan, warna dan penegakan hukum tergantung pada konfigurasi politiknya.

"Jika politiknya demokratis maka hukumnya pasti responsif. Tapi jika politiknya otoriter atau oligarkis, maka hukumnya pasti konserfatif, ortodoks", kata Mahfud dalam kapasitasnya sebagai akademisi di hadapan para mahasiswa.

Mahfud juga menjelaskan mengapa hukum yang disebut sebagai panglima atau pengendali paling utama dalam berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari selalu kalah kuat dengan energi politik, seperti yang nyata terjadi pada puncak pemerintahan Orde Baru.

"Hukum kalah dengan politik, karena umumnya hukum itu adalah produk putusan politik, mulai dari UUD, UU, PP, Perpres, Kepmen hingga perturan di level paling bawah. Hukum dalam aturan remi itu dibuat oleh putusan politik, sehingga politiknya sangat menentukan," katanya.

Maka, agar hukum di Indonesia benar-benar jadi panglima, menurut Mahfud, politiknya harus ditata baik agar menjadi demokratis yang benar-benar bermartabat. Bukan demokrasi tipu-tipu. (**)