DPR RI Apresiasi Pemkab Deliserdang Miliki 25 Rumah Sakit

Lubukpakam (harianSIB.com)
Komisi IX DPR RI memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang karena telah memiliki 25 rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit swasta dan pemerintah.

Keberadaan 25 rumah sakit itu menjadi modal luar biasa bagi Kabupaten Deliserdang untuk menjadi kawasan yang lebih sehat. Apresiasi lain juga diberikan karena Deliserdang merupakan wilayah sangat strategis dan menjadi pintu masuk Sumatera Utara yang juga merupakan provinsi terbesar di pulau Sumatera.

"Di samping itu, Deliserdang ini juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), tentunya harus mendapat perhatian. Apalagi dengan jumlah penduduk yang luar biasa banyaknya," kata Ketua Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI, Dr Hj Nihayatul Wafiroh MA kepada Penjabat (Pj) Bupati Deliserdang, Ir Wiriya Alrahman MM dan jajaran Pemerintah Kabupaten Deliserdang di Aula Cendana, Kantor Bupati, Lubukpakam, Kamis (12/8/2024).

Sebelumnya, Pj Bupati mengemukakan, kunker anggota Komisi IX DPR RI sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap sistem jaminan keamanan dan mutu obat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deliserdang.

"Pengawasan ini sangat penting untuk menjamin bahwa obat-obatan yang beredar di masyarakat memiliki standar keamanan dan mutu sesuai peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat terhindar dari risiko obat yang tidak layak dikonsumsi," kata Wiriya.

Terlebih, lanjut Pj Bupati, Deliserdang yang merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Sumatera Utara, dengan topologi wilayah yang membentang dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi pegunungan, luas wilayah 2.497,72 kilometer persegi, terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan, memiliki penduduk yang begitu besar, yakni 2.018.164 jiwa.

Tidak hanya itu, Deliserdang juga ditetapkan sebagai KSN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 62 Tahun 2011, dan merupakan pintu masuk wilayah Indonesia bagian barat.

"Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan adalah sistem pengawasan terhadap obat dan produk kesehatan," ucap Pj Bupati.

Di tahun2024, sebut Pj Bupati, Kabupaten Deliserdang sudah memiliki 25 rumah sakit, 34 Puskesmas, 182 klinik, 346 apotek, dan 140 toko obat.

"Pengawasan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat, kami lakukan secara berkala, baik secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), dengan pemeriksaan dilakukan dua kali dalam setahun. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat yang bermutu, aman, dan terjamin bagi masyarakat," papar Wiriya Alrahman.

Pj Bupati berharap, hasil kunjungan Komisi IX DPR RI bisa memberikan masukan yang konstruktif, serta mendukung upaya Pemkab Deliserdang dalam menjamin keamanan dan mutu obat di Kabupaten Deli Serdang.

Turut hadir pada pertemuan itu, Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan (Rosiliansi) Industri Obat dan Alkes RI, Laksono Trismantoro; Direktur Pengawasan Alkes Ditjen Farmasi dan Alkes Kementerian Kesehatan RI, Eka Purnama Sari; Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Deliserdang, Dr Drs Citra Efendi Capah MSP; Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, M Suhendri Sitepu; Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lubukpakam, Dr Zoni Anwar Tanjung MM AAK; para staf ahli, asisten serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya.(**)