DPRD SU: Perlu Ada "Tekanan" ke Kementerian PUPR Realisasikan Jembatan Layang Medan-Berastagi

Medan (harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut secara tegas mengatakan untuk merealisasikan pembangunan jembatan layang Medan - Berastagi khusunya jalur "horor" tikungan Tirtanadi diperlukan "tekanan" dari Sumut, baik oleh tokoh masyarakat, lembaga legislatif maupun eksekutif ke Kementerian PUPR di Jakarta.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM dan anggota Dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Salmon Sumihar Sagala SE kepada wartawan, Minggu (12/1/2025), melalui telepon, di Medan, menanggapi semakin derasnya tuntutan pembangunan jembatan layang di tikungan Tirtanadi jalur Medan - Berastagi.

"Sebenarnya, Kementerian PUPR sudah merancang proyek pembangunan "jembatan layang" di kawasan tikungan Tirtanadi - Sembahe, Deliserdang yang panjangnya sekitar 1,1 Km, karena jalan yang ada sekarang dianggap tidak lagi memadai, sebab sangat rawan terjadi longsor dan pohon tumbang mengganggu arus lalu-lintas," tandas Viktor.

Menurut politisi Partai Golkar ini, jembatan layang ini dirancang dengan konstruksi beton dan baja, seperti jembatan layang lainnya di Indonesia dengan panjang 1,1 Km secara lurus mulai dari Cindelaras hingga melewati sungai Sembahe, sehingga akan lebih memperlancar arus lalu lintas Medan - Berastagi khususnya di titik tikungan Tirtanadi - Sembahe.

"Kementerian PUPR juga sudah melakukan investigasi dan kajian-kajian, ternyata jalan yang ada sekarang sebenarnya sudah sangat berbahaya, sehingga perlu dibangun jembatan layang lurus di tikungan Tirtanadi (bukan seperti Kelok Sembilan di Padang Sumbar), yang membutuhkan biaya lebih besar," tandas Viktor Silaen.

Untuk merealisasikan jembatan ini secara cepat, ujar Salmon Sumihar Sagala, perlu ada "tekanan" dari DPRD Sumut, DPR RI Dapil Sumut, Pj Gubernur Sumut dan para berbagai elemen masyarakat, terutama tokoh adat, tokoh, pemuda maupun tokoh lainnya dengan mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta, menuntut segera dibangun jembatan layang.

"Para pemangku kepentingan di Sumut, baik DPR RI Dapil Sumut, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, DPRD Sumut, DPRD kabupaten/kota yang melintasi jalan tersebut dan perwakilan tokoh masyarakat dari berbagai daerah (Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas, Sibolga, Tapteng, Deliserdang dan sebagian kabupaten dari Provinsi Aceh) secara bersama mendatangi Kementerian PUPR, guna mendorong agar anggaran pembangunan dialokasikan di APBN," tandas Salmon Sagala.

Menurut politisi PDI Perjuangan Sumut ini, pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR harus mengetahui, bahwa jalur "horor" Medan - Berastagi khususnya tikungan Tirtanadi sudah tidak layak lagi digunakan sebagai jalur nasional, sebab hampir tiap hari terjadi insiden bencana melanda daerah itu, baik tanah longsor maupun pohon tumbang yang sangat membahayakan pengguna jalan.(*)