Berulang Kali Diundang Tak Hadir, Komisi E DPRD SU Ancam Panggil Paksa Manajemen PT Shamrock

Namun, dalam rapat tersebut, para pekerja mengaku sudah tidak menerima gaji, THR, dan iuran BPJS sejak lebih dari satu tahun lalu, sehingga mereka mendesak BPJS untuk mencairkan dana JHT meski tanpa surat PHK.

Anggota Komisi E lainnya, Thomas Dachi mendukung penuh aspirasi mantan karyawan dan mendorong BPJS serta Disnaker Sumut untuk segera mencari solusi.

Ebenejer Sitorus juga menilai BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker Sumut belum menjalankan kewajibannya secara maksimal. Berdasarkan PP No86 Tahun 2013, BPJS seharusnya melaporkan pelanggaran perusahaan kepada instansi ketenagakerjaan dalam waktu 7 hari kerja.

Selain itu, Pasal 19 UU No24 Tahun 2011 menyatakan bahwa manfaat tetap wajib diberikan kepada peserta meski perusahaan lalai membayar iuran.

Akhirnya disimpulkan, ujar Subandi, Komisi E DPRD Sumut berencana melanjutkan rapat lanjutan dalam waktu dekat. Jika manajemen PT SMC tetap tidak hadir, maka langkah hukum akan ditempuh, dengan memanggil paksa.(*).

Diduga Edarkan Narkoba, Manager dan Karyawan Hiburan Malam Diciduk

Kerap Edarkan Sabu, Mantan Napi Dibekuk Polsek Perbaungan

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Terlibat Dugaan Penipuan Proyek, Mantan Bupati Tapteng Diadili

367 Caleg DPRD P Siantar, Tidak Ada Mantan Napi Korupsi

Dijadikan Tersangka, Pembakar Mantan Kekasih Terancam 15 Tahun Penjara