Agar Adil dan Pasti, Salman Alfarisi Usulkan UHC Diatur Lewat Perda

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua DPRD Sumut H Salman Alfarisi Lc MA mengusulkan agar program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis yang telah berjalan di Sumut segera memiliki dasar hukum yang lebih kuat melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini guna memastikan keberlanjutan, keadilan dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

"Untuk memperkuatnya, program ini perlu dituangkan dalam bentuk Perda yang mengatur seluruh mekanismenya secara rinci," ujar Salman Alfarisi kepada wartawan, Senin(13/10/2025) di Medan.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut ini menekankan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara dan pemerintah daerah, sehingga pembentukan Perda UHC ini bukan hanya sekadar regulasi administratif, tetapi wujud nyata komitmen kemanusiaan dan keadilan sosial.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Berikan Bantuan Bibit Jagung ke Petani Karang Anyer Deliserdang

Salman menjelaskan, Perda UHC nantinya memuat berbagai aspek penting, mulai dari regulasi pelayanan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, hingga sistem kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapat jaminan pelayanan, tetapi juga perlindungan hukum ketika terjadi kendala di lapangan.

"Kalau sudah berbentuk Perda, maka pelaksanaan UHC akan memiliki kekuatan hukum yang lebih baik. Pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait akan memiliki pedoman yang pasti dalam melaksanakan dan mengawasi program ini," ujar Salman.

Dengan anggaran yang tidak sedikit, Salman mendorong agar Perda UHC nantinya bisa memberikan penguatan terhadap pelaksanaan UHC di masyarakat, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya.

"Seperti diketahui, Pemprov Sumut menganggarkan Rp297 miliar untuk program UHC pada tiga bulan terakhir tahun 2025, dengan alokasi tambahan sebesar Rp53 miliar untuk mencapai target UHC dalam satu tahun," tambahnya.

Anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung pembiayaan program UHC agar seluruh warga Sumut memiliki akses layanan kesehatan yang merata dan Pemprov Sumut juga merencanakan anggaran Rp 438,77 miliar untuk pembiayaan UHC selama 12 bulan pada tahun 2026.

Salman juga menegaskan, keberhasilan UHC tidak bisa dilepaskan dari kontribusi banyak pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, hingga partisipasi aktif masyarakat. Tapi akhirnya bersinergi dan berharap kerja sama lintas sektor tersebut terus diperkuat.

Dengan ditetapkannya UHC menjadi Perda, Salman meyakini bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Utara akan semakin inklusif, merata dan memiliki arah yang lebih jelas dalam jangka panjang.(*).

Wabup Darma Wijaya Lantik Herlan Panggabean Jadi Asisten Pemum Pemkab Sergai

Dialokasikan Rp21 Miliar di R-APBD 2019, Pemko Diminta Tambah Warga Peserta PBI-JKN

Diperiksa 6,5 Jam, Grace Natalie Jelaskan Pidato Tolak Perda Syariah

Natal Pemkab Dairi Disesuaikan dengan FDT

Argentina Kalahkan Meksiko, Icardi Cetak Gol Perdana

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi