Shohibul Anshor Siregar Sebut Krisis Bencana Sumatera 'Kegagalan Negara'

IMPOTENSI DAERAH

Lemahnya otoritas daerah juga menjadi sorotan utama Siregar. Dia menyebut bahwa kewenangan daerah telah "dilucuti oleh regulasi pusat seperti UU Cipta Kerja", sehingga melahirkan fenomena "perang kertas melawan ekskavator".

"Para gubernur dan bupati kini hanya mampu melawan perusakan lingkungan, seperti pembalakan liar, dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE). Padahal SE ini adalah "senjata tumpul" karena secara hierarki hukum tidak memiliki kekuatan mengikat atau sanksi yang kuat dibandingkan Perda atau pencabutan izin," kata Siregar.

Dia memberi contoh seperti kasus nyata terjadi pada konsesi HTI PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Danau Toba. Karena kewenangan mencabut izin ada di Pusat, Bupati Samosir dan Tapanuli Utara hanya bisa mengeluarkan SE yang melarang penerimaan dana CSR dari TPL.

"Menolak CSR adalah satu-satunya senjata moral dan politik yang tersisa untuk melawan greenwashing perusahaan," kata Siregar, sambil menegaskan bahwa ini adalah simbol impotensi kewenangan daerah.

AKAR MASALAH