Shohibul Anshor Siregar Sebut Krisis Bencana Sumatera 'Kegagalan Negara'

Medan(harianSIB.com)

Bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatera, termasuk banjir bandang di Aceh Tamiang, tanah longsor di Sumatera Barat, dan air bah di Sumatera Utara, bukan sekadar "fenomena alam" biasa, melainkan "manifestasi kegagalan negara" dan bukti "kegagalan sistemik" dalam mengelola ruang hidup bersama.

Demikian pengamat dan akademisi dari FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar, kepada Jurnalis SIB Bees Network (SNN) di Medan, Selasa (16/12/2025). Dia menyoroti "Kisah Dua Kegagalan: Arogansi Pusat & Impotensi Daerah" yang kini membuat Pulau Sumatera, sebagai "tulang punggung komoditas dan paru-paru biodiversitas Indonesia," terkepung bencana.

Shohibul Anshor Siregar mengecam keras sikap pemerintah pusat yang disebutnya berada dalam kondisi "disonansi kognitif di Istana," karena menolak tawaran bantuan di tengah penderitaan warga. Penolakan ini diklaim Jakarta untuk menjaga citra "pemerintahan baru yang perkasa".

"Bagi warga, penolakan ini berarti perpanjangan masa penderitaan dan hilangnya akses ke teknologi pemulihan yang lebih canggih," ujar Siregar.

Baca Juga:

• IAW Soroti Kontrasnya Respon Prabowo dan Pembantu Presiden Tangani Bencana Sumatera

Selain itu, Siregar juga mengkritik alokasi dana bantuan yang dianggap sebagai "politik anggaran receh untuk bencana raksasa". Bantuan pusat hanya dialokasikan sebesar Rp 1 miliar per kabupaten/kota dan Rp 1,5 miliar per provinsi.

"Dana ini bahkan tidak cukup untuk menyewa alat berat selama masa tanggap darurat," tegas Siregar sambil menambahkan bahwa paradigma bantuan masih bersifat 'charity', bukan pemulihan sistemik, diperparah dengan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang birokratis.

IMPOTENSI DAERAH

Lemahnya otoritas daerah juga menjadi sorotan utama Siregar. Dia menyebut bahwa kewenangan daerah telah "dilucuti oleh regulasi pusat seperti UU Cipta Kerja", sehingga melahirkan fenomena "perang kertas melawan ekskavator".

"Para gubernur dan bupati kini hanya mampu melawan perusakan lingkungan, seperti pembalakan liar, dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE). Padahal SE ini adalah "senjata tumpul" karena secara hierarki hukum tidak memiliki kekuatan mengikat atau sanksi yang kuat dibandingkan Perda atau pencabutan izin," kata Siregar.

Dia memberi contoh seperti kasus nyata terjadi pada konsesi HTI PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Danau Toba. Karena kewenangan mencabut izin ada di Pusat, Bupati Samosir dan Tapanuli Utara hanya bisa mengeluarkan SE yang melarang penerimaan dana CSR dari TPL.

"Menolak CSR adalah satu-satunya senjata moral dan politik yang tersisa untuk melawan greenwashing perusahaan," kata Siregar, sambil menegaskan bahwa ini adalah simbol impotensi kewenangan daerah.

AKAR MASALAH

Akar masalah kerentanan Sumatera, menurut Siregar, diletakkan pada ketergantungan ekonominya pada industri ekstraktif (sawit, tambang, pulp) yang disebutnya sebagai "penyanderaan struktural".

"Industri ekstraktif menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana. Namun, industri ini juga menjadi sumber pendapatan daerah (APBD/DBH).

"Pemerintah daerah ingin menghentikan banjir, tetapi pada saat yang sama mereka membutuhkan pendapatan dari perusahaan yang membabat hutan," jelas Siregar, menyoroti dilema kebijakan ini.

PERUBAHAN SISTEMATIK

Menutup kritiknya, Siregar yang putra Pahae ini menekankan bahwa solusi harus datang dari perubahan sistemik, bukan retorika "kita mampu".

Dia pun mengajukan dua tuntutan konkret.

Pertama, tetapkan status Bencana Nasional, untuk membuka aliran anggaran pusat secara masif tanpa birokrasi berbelit ke wilayah yang lumpuh total.

Kedua, beri 'gigi' kepada kepala daerah dengan cara mengembalikan kewenangan untuk melakukan audit lingkungan dan kekuatan untuk membekukan izin perusahaan yang terbukti menjadi sumber bencana.

Siregar pun menutup pendapatnya dengan menggugat Pasal 33 UUD 1945

"Negara harus hadir bukan hanya dengan mi instan dan jembatan bailey, tetapi dengan nyali untuk menegakkan bumi dan air untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran segelintir oligarki yang meninggalkan lumpur bagi rakyat Sumatera". (**)