20 Tahun Diabaikan, DPRD SU Dorong DPR RI Perjuangkan Anggaran Normalisasi Sungai di Medan

Medan(harianSIB.com)

Komisi D DPRD Sumut mendorong DPR RI untuk memperjuangkan anggaran normalisasi tiga sungai (Sungai Deli, Babura dan Belawan) yang membelah Kota Medan sudah 20 tahun diabaikan, karena Pemko Medan dan Pemprov Sumut tidak sanggup melakukan normalisasi, jika hanya mengandalkan dana APBD, sebab membutuhkan anggaran sebesar Rp2 - Rp4 triliun lebih.

Hal itu ditegaskan Ketua dan anggota Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH dan Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Senin (2/2/2026) melalui telepon di Medan menanggapi berita SIB, terkait pernyataan Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat (30/1/2026).

"Ini sangat penting dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan normalisasi sungai-sungai yang membelah Kota Medan, menyusul pernyataan Wakil Wali Kota Medan terkait belum optimalnya pengerukan sungai selama hampir dua dekade," ujar Timbul Jaya Hamonangan.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun ini, persoalan banjir yang berulang di Kota Medan tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial, karena menyangkut kewenangan lintas daerah dan lembaga, khususnya Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) dan melibatkan wilayah hulu di kabupaten lain. Karena itu, sangat jelas Pemko Medan tidak bisa bekerja sendiri.

Baca Juga:

• Musda XI Dibuka, Ace Hasan Sebut Sumut Lumbung Kekuatan Partai Golkar

Timbul menilai, kendala utama selama ini terkait keterbatasan anggaran dan belum optimalnya penanganan terpadu dari pemerintah pusat, sehingga pengerukan sungai berjalan lambat dan tidak berkelanjutan, karena estimasi biaya pengerukan sangat besar, diperkirakan mencapai Rp2-Rp4 triliun.

"Dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar itu, normalisasi Sungai Deli, Babura dan Belawan tidak mungkin dibebankan ke daerah, baik Pemprov Sumut maupun Pemko Medan. Karena itu, DPR RI perlu memperjuangkan dukungan APBN agar BWSS Sumatera dapat menangani pengerukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir," tandas Timbul.

Berdasarkan data yang diperoleh Viktor Silaen, panjang Sungai Deli saat ini, terutama di segmen kritis (hulu–hilir Medan) mencapai 34–36 km lebih kurang dan karakter sungai utama, sedimentasi berat, banyak bangunan liar, sehingga estimasi biaya normalisasi membutuhkan dana Rp40–60 miliar per km.

Sedangkan Sungai Babura, tambah anggota dewan Dapil Tapanuli ini, panjang segmen kota sekitar 15–17 km, karakter anak Sungai Deli, menyempit, padat permukiman, membutuhkan biaya normalisasi sebesar Rp25–40 miliar per km.

Begitu juga Sungai Belawan yang panjang segmen rawan banjir sekitar 20–22 km, dengan karakter, muara dan kawasan industri, sedimentasi tinggi, dengan estimasi biaya Rp30–45 miliar per km. Jadi keseluruhan total biaya normalisasi ketiga sungai tersebut bisa tembus mencapai Rp2-Rp4 triliun, yang tentunya harus ditanggung anggaran dari APBN.

"Dalam kasus ini kita berharap DPR RI, khususnya komisi terkait, memperjuangkan alokasi anggaran khusus dari APBN agar normalisasi sungai di Medan dapat ditangani secara menyeluruh oleh BWSS Sumatera," tandas Viktor sembari menambahkan, sudah waktunya persoalan banjir Medan ini ditangani dari hulu ke hilir. DPR RI harus ikut memperjuangkan anggarannya ke pemerintah pusat.

Menurut Viktor, tanpa pengerukan atau normalisasi yang serius dan berkelanjutan, pendangkalan serta penyempitan sungai akan terus terjadi dan memperparah risiko banjir, terutama saat curah hujan tinggi, sehingga perlu koordinasi lintas pemerintah daerah, BWSS, dan kementerian terkait agar program normalisasi sungai dapat masuk dalam prioritas nasional, mengingat dampaknya langsung terhadap keselamatan warga dan perekonomian Kota Medan.

"Banjir ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut keselamatan masyarakat. Karena itu, perlu komitmen kuat dari pemerintah pusat melalui dukungan anggaran dan kebijakan," pungkas Timbul Jaya Hamonangan senada dengan Viktor Silaen.(*).

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI

Keliling Nusantara, Mobil Listrik PLN BLITS akan Kunjungi Kota Medan

Terduga Pembunuh Tukang Rujak Diringkus Polres Pematangsiantar di Kota Medan