DPRD SU: Mundurnya 3 Kadis Bentuk Fenomena "Silent Resignation" Birokrasi Pemprovsu

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut menilai, mundurnya tiga Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemprov Sumut dalam waktu berdekatan memunculkan tanda tanya besar di ruang publik, sehingga fenomena tersebut dinilai sebagai bentuk "silent resignation" dalam birokrasi pemerintahan yang harus diperhatikan secara serius.

Penilaian tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE dan anggota Fraksi Hanura Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan, Kamis (12/2/2026) ketika dihubungi melalui telepon saat melakukan kegiatan reses di Kabupaten Batubara dan Kabupaten Karo, menanggapi mundurnya 3 Kadis di jajaran Pemprov Sumut.

"Fenomena silent resignation maksudnya, para karyawan atau ASN tetap bekerja, namun secara mental dan emosional sudah "mundur" dari pekerjaan mereka. Mereka hanya mengerjakan tugas minimum sesuai job description tanpa inisiatif, semangat, atau usaha ekstra (extra effort), seringkali sebagai respons terhadap kurangnya penghargaan," tandas Salmon Sagala.

Baca Juga:

• Zeira Salim: Program Gentengisasi Prabowo Hendaknya Prioritaskan Bagi Korban Bencana Sumatera

Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, fenomena ini termasuk gejala baru dalam birokrasi daerah. Jika dahulu ada istilah "silent quitting" di dunia kerja. Jangan-jangan sekarang muncul silent resignation di birokrasi," kata Salmon.

Menurut anggota Komisi B ini, alasan pengunduran diri karena ketidaksesuaian bidang ilmu atau faktor keluarga memang dapat dipahami. Namun jika terjadi beruntun, publik berhak mengetahui apakah terdapat tekanan struktural, target kerja yang terlalu tinggi, atau pola kepemimpinan yang belum sinkron dengan kesiapan organisasi perangkat daerah.

"Setiap kepala daerah tentu punya gaya kepemimpinan. Tapi ritme politik jangan sampai lebih cepat dari kesiapan birokrasi. Kalau tidak, yang terjadi kelelahan struktural," ujar Salmon sembari meminta pimpinan dewan memanggil ketika Kadis untuk memberi penjelasan resmi dalam forum rapat kerja untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

Ditambahkan Salmon, fenomena mundurnya sejumlah pejabat strategis ini, seharusnya menjadi refleksi bagi Pemprov Sumut untuk memperkuat sistem meritokrasi, memperjelas pembagian kewenangan, serta membangun budaya kerja yang adaptif namun tetap stabil.

Sementara itu, Ebenejer Sitorus, menilai pengunduran diri secara beruntun tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, karena kalau satu orang mundur mungkin bisa disebut alasan personal. Tapi kalau beberapa pejabat strategis mundur hampir bersamaan, ini sudah menjadi alarm sistem dalam tata kelola pemerintahan," ujar Ebenejer.

Menurutnya, jabatan kepala dinas merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan proyek pembangunan bernilai besar. Karena itu, dinamika yang terjadi tidak boleh dianggap hal biasa, sehingga diduga ada ketidaksinkronan antara penempatan pejabat dengan kompetensi teknokratis yang dimiliki.

"Birokrasi itu harus berbasis merit. Kalau penempatan tidak sesuai latar belakang dan kapasitas, maka yang muncul bukan kinerja maksimal, tetapi ketidaknyamanan struktural," tegasnya sembari mendorong Pemprov Sumut melakukan evaluasi manajerial secara menyeluruh agar fenomena serupa tidak terus berulang.

Seperti diberitakan SIB, Kamis (12/2/2026) adapun tiga pejabat yang dikabarkan mengundurkan diri yakni Kadis PUPR Sumut Hendra Dermawan Siregar, Kadis Perindag ESDM Sumut Fitra Kurnia, dan Kadis Perkebunan Sumut M Zakir Syarif Daulay. Sebelumnya, dua kadis lainnya juga telah lebih dulu mundur pada Oktober 2025.(*).

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Dalam Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih

Pemimpin Birokrasi Tertinggi Daerah Kunci Suksesnya Implementasi Reformasi

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

Sri Mulyani Jelaskan Reformasi Birokrasi Kemenkeu di Australia