Timbul Jaya Sibarani Dorong Pemulihan Irigasi Terintegrasi di Simalungun–Pematang Siantar

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH mendorong pemerintah, baik pusat, Pemprov Sumut maupun kabupaten untuk melakukan pemulihan jaringan ataupun saluran irigasi secara terintegrasi di wilayah Kabupaten Simalungun dan Pematang Siantar, karena akibat "hancurnya" irigasi banyak areal pertanian padi berubah fungsi.

Dorongan tersebut disampaikan Timbul Jaya Hamonangan Sibarani kepada wartawan, Rabu (25/2/2026), di DPRD Sumut, menyusul banyaknya keluhan dan aspirasi masyarakat, khususnya para petani, terkait rusaknya saluran irigasi yang mengairi lahan persawahan saat pelaksanaan Reses II Dewan Masa Sidang II Tahun 2025–2026.

Menurutnya, kerusakan irigasi berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. Padahal, program ketahanan dan swasembada pangan merupakan agenda nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan impor serta menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau bagi masyarakat.

"Kesulitan saat ini dalam memperbaiki irigasi, keterbatasan kewenangan wilayah. Padahal ketahanan pangan merupakan program nasional. Artinya, kita tidak bisa lagi melihat irigasi itu kewenangan siapa, tetapi harus menjadi sesuatu yang terintegrasi," ujarnya.

Baca Juga:

• Aswin Parinduri: Akses Jalan Pantai Barat Terancam Lumpuh, Jembatan Merah–Muarasoma Nyaris Putus

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, meskipun sebagian besar persoalan irigasi berada di bawah kewenangan kabupaten ataupun pemerintah daerah, Pemprov Sumut maupun pemerintah pusat, sehingga kondisi ini kerap menjadi kendala dalam percepatan perbaikan, karena membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Timbul menegaskan, ego sektoral harus dikesampingkan demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Dicontohkannya, sejumlah areal persawahan di Kabupaten Simalungun, seperti Kecamatan Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, dan Huta Bayu Raja yang sebelumnya dikenal sebagai lumbung pangan.

"Karena irigasi rusak, banyak lahan sawah beralih fungsi menjadi tanaman keras seperti ubi dan lainnya. Ini tentu berdampak pada produksi padi kita. Cita-cita maupun program nasional untuk ketahanan pangan juga jadi terhambat," katanya.

Ia berharap, Pemprov Sumut, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat dapat duduk bersama menyusun langkah konkret pemulihan irigasi secara menyeluruh dan terkoordinasi, khususnya dalam pemulihan irigasi di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

Ketua DPD Partai Golkar Simalungun itu menilai, dengan sistem irigasi yang baik dan terintegrasi, Sumatera Utara diyakini mampu kembali memperkuat posisinya sebagai daerah penopang ketahanan pangan nasional.

"Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, semua harus terintegrasi. Jangan dipisah-pisah. Kita harus mendorong ini agar sukses dan Indonesia benar-benar berdaulat secara pangan," tegasnya.(*)

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Lurah di Kabupaten Simalungun Diharapkan Prioritaskan Pembangunan Jaling

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

SKD Penerimaan CPNS di Kabupaten Simalungun Lancar

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang