Mahasiswa Demo di Kantor Bupati Deliserdang Soal Gaji Guru P3K Paruh Waktu

BERSUMBER DANA BOS dan PUSAT

Terpisah, sebelumnya pihak Pemkab Deliserdang melalui Dinas Pendidikan menyatakan secara tegas bahwa gaji Guru PPPK Paruh Waktu (PW) sejak awal tahun 2026 telah dibayarkan sesuai gaji tahun sebelumnya.

"Perlu kami luruskan, Guru PPPK Paruh Waktu yang belum sertifikasi menerima gaji dari dana BOS sesuai tahun sebelumnya. Sedangkan guru yang sudah sertifikasi menerima gaji dari Kemdikdasmen, yang bersumber dari APBN, bukan APBD. Gaji itu di transfer langsung kepada yang bersangkutan oleh pemerintah pusat, " papar Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan, Samsuar Sinaga baru-baru ini.

Jadi tidak benar, tambahnya, bahwa ribuan Guru PPPK Paruh Waktu belum menerima gaji sejak awal tahun 2026.

‎

‎Samsuar Sinaga juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa serta-merta dibebankan kepada pemerintah daerah, karena mekanisme pembayaran telah diatur oleh pemerintah pusat.

‎Dikatakannya, ketentuan tersebut merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan validitas data guru pada sistem Info GTK.

Jalan Berdebu dan Beram Bahaya Masih Hiasi Tarutung-Harean

Belanja Negara Melonjak 42,61%, APBN Sumut Tunjukkan Tren Positif

Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite dan Solar Mulai 1 April 2026, Ini Rinciannya

Anggota DPRD SU: Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp145,7 T Harus Jadi Momentum Evaluasi Kinerja

Proyek APBN Rp 6,8 Miliar Jalan Tarutung-Harean Disorot, Sisi Jalan Berbahaya Belum Tuntas Ditangani

Menkeu Tegaskan Pengembalian Dana dan Blacklist Alumni LPDP Terkait Polemik Viral