Bantuan Banjir Diduga Ditimbun, DPRD SU Desak Aparat Bertindak Tegas

Viktor menekankan pentingnya tanggung jawab pihak pengelola posko bantuan, baik secara moral maupun hukum dan kejadian ini tidak bisa dianggap sepele, terlebih pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap penanganan bencana di daerah tersebut.

Politisi vokal ini juga mengingatkan agar persoalan ini tidak dipolitisasi, karena fokus utama harus pada kepentingan masyarakat dan penegakan kebenaran, sebab tidak seorang pun menginginkan masyarakat mengalami kekurangan bahan makanan di pengungsian.

Berkaitan dengan itu, Viktor mendorong Pemkab Tapanuli Tengah memastikan seluruh jajaran bekerja maksimal dalam pemulihan pascabencana serta menjamin distribusi bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran.

"Awasi secara ketat penyaluran bantuan ini, jangan ada pihak-pihak yang mencoba mengacaukan penanganan kemanusiaan bagi korban bencana alam di daerah itu. Harus dipastikan seluruh bantuan tersalur dengan baik, jangan ada lagi penumpukan alias tidak disalurkan," tandas Viktor.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

PB Iklas Bantu Korban Banjir Labusel

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

Gubsu Hadiri Tahlilan di Pengungsian, Doakan Korban Banjir Bandang Madina