Bantuan Banjir Diduga Ditimbun, DPRD SU Desak Aparat Bertindak Tegas

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli Viktor Silaen SE MM mendesak instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penimbunan bantuan logistik bagi korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dinilai merugikan masyarakat terdampak.

"Kita sangat prihatin dan kecewa atas temuan bahan pangan dan sandang yang diduga tidak tersalurkan kepada masyarakat terdampak, tapi dibiarkan menumpuk hingga nyaris kadaluarsa. Padahal masyarakat masih sangat kekurangan makanan," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Senin (20/4/2026) melalui telepon dari Medan.

Seperti diketahui, ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini, temuan tersebut mencakup penumpukan beras serta bahan pangan lain seperti susu, roti, dan mi instan yang dilaporkan mendekati masa kedaluwarsa.

Selain itu, ujar anggota Komisi D ini, bantuan sandang berupa tikar dan perlengkapan bayi juga ditemukan belum tersalurkan. Ironisnya, kondisi ini terjadi saat warga terdampak banjir, khususnya di wilayah Huta Nabolon, Kecamatan Tukka, masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Baca Juga:

• 2 Tahun Jembatan Ambruk di Medan Maimun, Siswa Nekat Seberangi Sungai Lewat Pipa PDAM

Viktor menduga adanya unsur kelalaian serius, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam penumpukan bantuan tersebut. Apalagi disebut-sebut sebagian bantuan baru didistribusikan setelah kasus ini mencuat ke publik.

"Atas temuan ini, kami meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana," tegas Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini secara tegas.

Viktor menekankan pentingnya tanggung jawab pihak pengelola posko bantuan, baik secara moral maupun hukum dan kejadian ini tidak bisa dianggap sepele, terlebih pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap penanganan bencana di daerah tersebut.

Politisi vokal ini juga mengingatkan agar persoalan ini tidak dipolitisasi, karena fokus utama harus pada kepentingan masyarakat dan penegakan kebenaran, sebab tidak seorang pun menginginkan masyarakat mengalami kekurangan bahan makanan di pengungsian.

Berkaitan dengan itu, Viktor mendorong Pemkab Tapanuli Tengah memastikan seluruh jajaran bekerja maksimal dalam pemulihan pascabencana serta menjamin distribusi bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran.

"Awasi secara ketat penyaluran bantuan ini, jangan ada pihak-pihak yang mencoba mengacaukan penanganan kemanusiaan bagi korban bencana alam di daerah itu. Harus dipastikan seluruh bantuan tersalur dengan baik, jangan ada lagi penumpukan alias tidak disalurkan," tandas Viktor.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

PB Iklas Bantu Korban Banjir Labusel

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

Gubsu Hadiri Tahlilan di Pengungsian, Doakan Korban Banjir Bandang Madina