Penrad Siagian Soroti Peredaran Narkoba dan “Spiral Kekerasan” di Lapas, Perlu Pengawasan Independen

Bogor(harianSIB.com)

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menyoroti maraknya peredaran narkoba dan "spiral kekerasan" di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), sehingga menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera membentuk pengawasan yang independen.

Hal itu terungkap dalam rapat konsinyering Komite I DPD RI, di Bogor, Rabu (22/4/2026), yang khusus membahas berbagai persoalan di Lapas di Indonesia, mulai dari overkapasitas, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya pengawasan yang telah memicu kejahatan yang berulang.

"Harus ada komite independen. Kita melihat pola kekerasan ini terus terjadi. Terbukti pengawasan internal belum menyentuh persoalan substansial di lapangan. Karena itu, diperlukan lembaga pengawas eksternal yang lebih objektif," kata Penrad.

Baca Juga:

• Sabu Hampir 70 Gram Disita di Palas, Dua Pria Diamankan

Tak hanya itu, Penrad juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai "spiral kekerasan" sebuah pola konflik yang terjadi berulang, baik antarwarga binaan maupun dalam relasi struktural.

Menurutnya, kondisi ini menjadi indikasi kuat bahwa sistem pengawasan yang ada belum berjalan efektif, sehingga harus ada komite independen, agar pola kekerasan tidak berulang dan bisa terselesaikan dengan baik.

"Selama ini pengawasan internal masih berfokus pada aspek administratif dan keuangan, sementara persoalan mendasar di lapangan luput dari perhatian," katanya

Karena itu, Penrad mendorong kehadiran lembaga pengawas eksternal yang lebih objektif dan memiliki kewenangan kuat, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah institusi lain.

Di sisi lain, perhatian Penrad juga tertuju pada kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), karena pendekatan yang selama ini digunakan masih belum adil, sebab terlalu menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah.

Akibatnya, tambah Penrad, daerah yang sudah berkembang lebih mudah memenuhi syarat, sementara daerah tertinggal justru semakin sulit mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

"DOB seharusnya menjadi alat untuk pemerataan. Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi harus menjadi prioritas," ujar Penrad sembari menegaskan, arah kebijakan pemekaran daerah harus kembali pada tujuan utama, yakni menghadirkan keadilan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.(*)

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/theme/detail.php on line 406