LPS Dorong Pertumbuhan Asuransi di Indonesia dengan Penguatan Penjaminan Proteksi Polis

"Jangan terkecoh dengan kasus kegagalan perusahaan asuransi, karena yang utama adalah bagaimana proteksi terhadap kepentingan pemegang polisnya," tegas Ferdinan Purba.

Melihat pentingnya PPP dalam menopang kepercayaan nasabah asuransi, saat ini LPS sedang mempersiapkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, menentukan skema PPP merupakan suatu tantangan tersendiri sebab setiap negara memiliki keunikan profil industri dan faktor penentu yang berbeda.

"Berdasarkan survei International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS) tahun 2023, mandat penjaminan polis asuransi di setiap negara berbeda-beda, antara lain: paybox, paybox plus, loss minimizer dan risk minimizer," ungkapnya.

Sesuai dengan rencana amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), desain PPP yang nantinya diselenggarakan oleh LPS diusulkan untuk mendapatkan mandat yang paling komprehensif, yaitu risk minimizer.

Usulan mandat risk minimizer dalam UU P2SK tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan benar-benar memberikan proteksi yang maksimal bagi pemegang polis.

Selain mengatur pelaksanaan mandat kewenangan LPS dalam penyelenggaraan PPP, terdapat hal-hal lain yang juga dipersiapkan LPS. Misalnya, terkait kepesertaan, cakupan polis yang dijamin, nominal limit penjaminan, dan skema kontribusi dari perusahaan asuransi.

Hakim Ancam Hadirkan Paksa Saksi Korban Kasus Siram Air Keras Aktivis KontraS

OJK Cabut Izin Usaha BPR Sungai Rumbai, LPS Lakukan Likuidasi

Gubernur Sumut Dorong Akses Pembiayaan Sektor Riil

Bukber Bersama Jurnalis, LPS Ajak Media Edukasi Jaminan Menabung Masyarakat

Jimmy Ardianto Gantikan Muhamad Yusron sebagai Kepala Divisi Kantor Perwakilan LPS I Medan

Kejati Sumut dan LPSK Perkuat Komitmen Perlindungan Saksi dan Korban