LPS Dorong Pertumbuhan Asuransi di Indonesia dengan Penguatan Penjaminan Proteksi Polis

Medan(harianSIB.com)

Sinergi dan silaturahmi digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam media gathering LPS di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (3/5/2026). Kegiatan ini sekaligus dukungan LPS dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kanal media di daerah.

Satu poin penting adalah dukungan LPS untuk industri asuransi dalam upaya peningkatan kepercayaan masyarakat pada pertumbuhan dan jaminan proteksi industri tersebut.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution membuka kegiatan yang antusias diikuti media di wilayah Sumatera Utara. Turut hadir Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D Purba, Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan Jimmy Ardianto, Pramuji Novri Harlyanto, selaku Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan LPS I Medan serta sejumlah pejabat utama LPS Medan.

Ferdinan Purba mengatakan, Program Penjaminan Polis (PPP) merupakan mandat strategis yang diberikan kepada LPS yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi bagi pemegang polis asuransi. Adanya penjaminan terhadap polis asuransi, tidak hanya memberikan kepastian bagi pemegang polis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi, sekaligus mendukung pertumbuhan penetrasi asuransi di masyarakat.

Baca Juga:

• Hakim Ancam Hadirkan Paksa Saksi Korban Kasus Siram Air Keras Aktivis KontraS

"Industri asuransi memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh di Indonesia. Per 2020, rasio aset asuransi di Indonesia terhadap produk domestik bruto masih berada di angka 4,6 persen sehingga penjaminan polis asuransi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini," jelasnya.

Ia mencontohkan, Amerika Utara dan Eropa sebagai kawasan dengan jumlah kegagalan terbesar di dunia, namun tetap mampu mendominasi pasar asuransi global dengan dukungan keberadaan lembaga penjamin polis.

"Jangan terkecoh dengan kasus kegagalan perusahaan asuransi, karena yang utama adalah bagaimana proteksi terhadap kepentingan pemegang polisnya," tegas Ferdinan Purba.

Melihat pentingnya PPP dalam menopang kepercayaan nasabah asuransi, saat ini LPS sedang mempersiapkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, menentukan skema PPP merupakan suatu tantangan tersendiri sebab setiap negara memiliki keunikan profil industri dan faktor penentu yang berbeda.

"Berdasarkan survei International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS) tahun 2023, mandat penjaminan polis asuransi di setiap negara berbeda-beda, antara lain: paybox, paybox plus, loss minimizer dan risk minimizer," ungkapnya.

Sesuai dengan rencana amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), desain PPP yang nantinya diselenggarakan oleh LPS diusulkan untuk mendapatkan mandat yang paling komprehensif, yaitu risk minimizer.

Usulan mandat risk minimizer dalam UU P2SK tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan benar-benar memberikan proteksi yang maksimal bagi pemegang polis.

Selain mengatur pelaksanaan mandat kewenangan LPS dalam penyelenggaraan PPP, terdapat hal-hal lain yang juga dipersiapkan LPS. Misalnya, terkait kepesertaan, cakupan polis yang dijamin, nominal limit penjaminan, dan skema kontribusi dari perusahaan asuransi.

"Namun satu hal yang pasti, penyelenggaraan PPP adalah momentum untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Untuk itu, kami akan siapkan aktivasi program tersebut sebaik-baiknya untuk meningkatkan kepercayaan, melindungi pemegang polis, dan memastikan stabilitas industri ke depan," tutup Ferdinan. (*)

Hakim Ancam Hadirkan Paksa Saksi Korban Kasus Siram Air Keras Aktivis KontraS

OJK Cabut Izin Usaha BPR Sungai Rumbai, LPS Lakukan Likuidasi

Gubernur Sumut Dorong Akses Pembiayaan Sektor Riil

Bukber Bersama Jurnalis, LPS Ajak Media Edukasi Jaminan Menabung Masyarakat

Jimmy Ardianto Gantikan Muhamad Yusron sebagai Kepala Divisi Kantor Perwakilan LPS I Medan

Kejati Sumut dan LPSK Perkuat Komitmen Perlindungan Saksi dan Korban