Protes Tanah “Diserobot” Negara, Warga Langkat Mohon Keadilan ke Presiden Prabowo

Persoalan yang membuat seluruh ahli waris menjadi keberatan terjadi sejak pembangunan instansi-instansi lainnya terus dilakukan di lahan tersebut. Sejak tahun 2020 lalu mereka kemudian mempertanyakan legalitas pemerintah memperluas bangunan-bangunan pemerintah di atas lahan orang tua mereka tersebut.

"Tahun 2020 kami mempertanyakan dasar hukum dan alas hak dari pemerintah membangun bangunan lain di atas lahan orang tua kami. Namun, kami disuruh menggugat. Alhasil, kami tidak mendapatkan keadilan, karena justru disebutkan bahwa tanah orang tua kami ini sudah diganti rugi. Sementara kami tidak pernah menerima ganti rugi, jadi pertanyaannya sama siapa diberikan ganti rugi itu? Kami tidak diberikan data," ungkapnya.

Yang lebih membuat para ahli waris Alm Linggem Sembiring merasa miris, yakni pada tahun 2020, mereka mendapatkan adanya sertifikat hak pakai atas lahan tersebut yang diusulkan pejabat yang mereka sebut bernama Indra Salahudin.

"Bagaimana mungkin, ada orang lain yang menjadi pengusul terbitnya sertifikat hak pakai atas lahan orang tua kami, padahal itu tanpa sepengetahuan kami," ungkapnya.

Aksi ini, kata Diana, mereka lakukan dengan harapan agar para stakeholder tergerak hatinya untuk memberikan keadilan. Mereka mengaku sangat membutuhkan kehadiran pihak-pihak yang dapat memberikan keadilan atas indikasi penyerobotan lahan yang justru dilakukan oleh negara.

"Pak Prabowo Subianto, mohon berikan atensi atas masalah kami. Ini tanah bapak kami yang karena dia baik memberikan izin boleh dibangun kantor camat waktu itu. Tapi mengapa kebaikan bapak kami justru berujung adanya penyerobotan lahan kami semuanya, kami memohon keadilan," demikian Diana Sembiring.

Isu Penculikan Anak Resahkan Warga Gebang Langkat

Empat Napi Wanita Narkotika Langkat Ditangkap

Gereja Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai Langkat Gelar Ibadah Ekaristi

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat

Cabjari Pangkalan Brandan Sosialisasi Hukum di SMA Negeri 1 Besitang Langkat

Kendalikan Harga Pasar, TPID Langkat Tekankan Program 4 K