DPRD Sumut Desak Pemerintah Segera Atasi Gelombang PHK dan Buka Lapangan Kerja Baru

Senada dengan itu, Ebenejer Sitorus mengatakan, PHK massal tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan hingga kriminalitas sosial.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan para pekerja yang kehilangan mata pencaharian," ujar Ebenejer.

Keduanya meminta pemerintah pusat segera memperluas program padat karya, mempercepat investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan insentif kepada perusahaan agar tidak mudah melakukan PHK terhadap karyawannya.

Selain itu, Ebenejer juga mendorong pemerintah daerah di Sumatera Utara agar lebih aktif membuka pelatihan keterampilan bagi korban PHK. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat beralih ke sektor usaha mandiri maupun UMKM.

Sementara itu, Salmon Sagala menilai meningkatnya klaim BPJS Ketenagakerjaan menjadi alarm serius bagi kondisi industri nasional. Menurutnya, badai PHK harus ditangani dengan kebijakan luar biasa karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil.

"Kalau PHK terus terjadi tanpa solusi, daya beli masyarakat akan jatuh. Ini berbahaya bagi ekonomi nasional maupun daerah. Pemerintah harus bergerak cepat," katanya.

10 Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Diduga Diberhentikan Sepihak Usai Protes Gaji

Buruh Sawit Keluhkan Dugaan PHK Sepihak dan Hak Tak Dipenuhi

Forum Masyarakat Berjuang Demo di Kantor Gubsu, Tolak Penutupan TPL

Puluhan Massa Buruh Gelar Demo di Kantor Gubernur Sumut

Ancaman PHK Massal Mengintai Sumut Usai Pencabutan Izin Sejumlah Perusahaan

Era AI Guncang Dunia Perbankan: DBS Pangkas 4.000 Posisi, Buka Babak Baru Transformasi Digital