DPRD Sumut Desak Pemerintah Segera Atasi Gelombang PHK dan Buka Lapangan Kerja Baru

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar tidak tinggal diam menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus meluas di berbagai sektor industri nasional. Pemerintah diminta segera mengambil langkah darurat dengan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, khususnya para korban PHK.

Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Sumut, Salmon Sumihar Sagala, dan anggota Komisi E DPRD Sumut,

Ebenejer Sitorus, kepada wartawan, Senin (18/5/2026), dari Medan.

Keduanya menyoroti kondisi PHK massal yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

Baca Juga:

• Sehari, Polda Sumut Ungkap 23 Kasus Narkoba dan Tangkap 26 Tersangka

Salmon Sagala menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah penderitaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat badai PHK. Menurutnya, pemerintah harus segera menghadirkan solusi nyata yang mampu menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

"Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar imbauan. Ketika rakyat kehilangan pekerjaan, negara wajib memberikan solusi untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Senada dengan itu, Ebenejer Sitorus mengatakan, PHK massal tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan hingga kriminalitas sosial.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan para pekerja yang kehilangan mata pencaharian," ujar Ebenejer.

Keduanya meminta pemerintah pusat segera memperluas program padat karya, mempercepat investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja lokal, serta memberikan insentif kepada perusahaan agar tidak mudah melakukan PHK terhadap karyawannya.

Selain itu, Ebenejer juga mendorong pemerintah daerah di Sumatera Utara agar lebih aktif membuka pelatihan keterampilan bagi korban PHK. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat beralih ke sektor usaha mandiri maupun UMKM.

Sementara itu, Salmon Sagala menilai meningkatnya klaim BPJS Ketenagakerjaan menjadi alarm serius bagi kondisi industri nasional. Menurutnya, badai PHK harus ditangani dengan kebijakan luar biasa karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil.

"Kalau PHK terus terjadi tanpa solusi, daya beli masyarakat akan jatuh. Ini berbahaya bagi ekonomi nasional maupun daerah. Pemerintah harus bergerak cepat," katanya.

Ia juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK, termasuk memastikan pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan cepat tanpa birokrasi yang berbelit.

Tak hanya itu, Salmon juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan agar efisiensi tidak dijadikan alasan untuk memberhentikan pekerja secara sepihak.

Kedua anggota DPRD Sumut tersebut berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menghadapi ancaman meningkatnya pengangguran, sehingga masyarakat tidak semakin terpuruk akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan. (*)

10 Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Diduga Diberhentikan Sepihak Usai Protes Gaji

Buruh Sawit Keluhkan Dugaan PHK Sepihak dan Hak Tak Dipenuhi

Forum Masyarakat Berjuang Demo di Kantor Gubsu, Tolak Penutupan TPL

Puluhan Massa Buruh Gelar Demo di Kantor Gubernur Sumut

Ancaman PHK Massal Mengintai Sumut Usai Pencabutan Izin Sejumlah Perusahaan

Era AI Guncang Dunia Perbankan: DBS Pangkas 4.000 Posisi, Buka Babak Baru Transformasi Digital