RDP Komisi A DPRD SU dengan Masyarakat Adat Kerajaan Nagur Bolag Sergai Terpaksa Dibatalkan

Menurutnya, BPN merupakan institusi yang paling memahami riwayat administrasi pertanahan, status hukum, hingga dasar penerbitan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga, absennya BPN justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah leluhurnya.

"Kita dari pihak kuasa hukum juga mempertanyakan mengapa Kanwil BPN Sumut tidak menugaskan pejabat lain untuk mewakili institusi dalam rapat tersebut," ujarnya sembari mendesak agar pada RDP berikutnya BPN hadir dengan membawa seluruh dokumen pendukung, mulai dari peta bidang tanah, riwayat hak, dasar penerbitan sertifikat hingga data lainnya.(*)

Komisi A DPRD Sumut Dukung Pembangunan PLTA Batangtoru

Rancangan Undang Undang Perlindungan Hak Masyarakat Adat Perlu Dikawal

Gaya Hidup Masyarakat Adat yang Perlu Dipahami

Masyarakat Adat Panduaman Sipituhuta Apresiasi Terbitnya Perda Pengakuan Masyarakat Adat

Persoalan Sengketa Tanah di Sumut, Djoss Dorong Perda Masyarakat Adat

Bupati Buka Sosialisasi LPMP Dinas Pendidikan Serdang Bedagai