Massa Mahasiswa di Medan "Kepung" Gedung DPRD Sumut, Nyaris Terjadi Ricuh

Medan(harianSIB.com)

Seratusan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Medan "mengepung" Gedung DPRD Sumut, Senin (22/6/2026), mengusung enam tuntutan berbagai kebijakan pemerintah pusat. Aksi ini nyaris menimbulkan kericuhan dan gerbang utama gedung dewan hampir tumbang digoyang-goyang pengunjuk rasa.

Ketegangan terjadi ketika massa aksi yang berupaya menyampaikan tuntutannya merasa tidak mendapat respons dari anggota DPRD Sumut, sehingga mahasiswa mendesak agar anggota dewan menemui pengunjuk rasa.

Kekecewaan massa semakin meningkat karena hingga aksi berlangsung tidak ada anggota dewan yang hadir untuk menerima aspirasi para demonstran.

Baca Juga:

• Ratusan Orang Gelar Aksi di Kantor Bupati Deliserdang Dukung Program MBG

Rektor HKBP Nomensen Richard Napitupulu (kemeja merah) saat melakukan mediasi dengan Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak. (Foto: harianSIB.com/Firdaus Peranginangin)

Untuk meredam situasi yang semakin tidak kondusif, Rektor Universitas HKBP Nommensen, Richard AM Napitupulu, turun langsung ke lokasi aksi. Ia melakukan mediasi bersama Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, serta Kabag Humas DPRD Sumut, Sofyan.

Namun, kehadiran rektor justru memicu reaksi keras dari sebagian mahasiswa. Massa menilai pimpinan kampus seharusnya berada di barisan mereka untuk mengawal penyampaian aspirasi, bukan melakukan komunikasi dengan pihak yang menjadi sasaran tuntutan aksi.

Massa aksi menilai, rektornya bagian dari segelintir kekuasaan, sehingga teriakan yang digaungkan menggema yang intinya menolak kehadiran rektor mereka.

Suasana semakin tegang ketika massa aksi mendorong gerbang utama Gedung DPRD Sumut. Akibat desakan ratusan mahasiswa, gerbang tersebut nyaris roboh dan memaksa aparat kepolisian memperketat pengamanan di sekitar lokasi. Bahkan ada sebagian yang memanjat pintu utama gedung dewan, sehingga aparat kepolisian terus berusaha memberikan pengertian kepada pengunjuk rasa, agar tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi.

Juru bicara aksi, Andro Siahaan, mengatakan, program MBG yang digagas pemerintah masih menyisakan banyak persoalan mendasar dan dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia menilai, pelaksanaan program tersebut belum menunjukkan tata kelola yang efektif dan transparan.

Salah satu sorotan utama mahasiswa, keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam sejumlah posisi strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.

Menurut mereka, hal itu menimbulkan pertanyaan terkait kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan program yang berkaitan langsung dengan gizi, pangan dan pendidikan.

"Kami mempertanyakan mengapa banyak jabatan yang berkaitan dengan MBG diisi unsur TNI dan Polri. Apa kompetensi mereka dalam bidang gizi, pangan, dan pendidikan? Program seperti ini seharusnya dikelola oleh tenaga profesional sesuai bidangnya," tegas Andro dalam orasinya.

Selain itu, mahasiswa juga meminta lembaga legislatif, baik DPR maupun DPRD, lebih serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Mereka menilai pengawasan yang kuat diperlukan agar setiap program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.

Dalam orasinya, massa juga membantah tudingan yang menyebut aksi penolakan MBG sebagai aksi bayaran. Mereka menegaskan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dianggap berdampak langsung pada masyarakat luas.

Adapun enam tuntutan utama yang dibawa dalam aksi itu yakni, menurunkan harga BBM dan sembako, membubarkan Badan Gizi Nasional, menghentikan program MBG, menutup Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), mengembalikan fungsi TNI-Polri sesuai tugas pokok dan fungsi, serta mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

Hingga menjelang malam, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Mahasiswa tetap bersikeras meminta perwakilan DPRD Sumut hadir secara langsung untuk mendengarkan dan menanggapi tuntutan yang mereka sampaikan.(*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat

Ratusan ‟Omak-omak‟ dan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Asahan

Pujakesuma Keturunan Boyolali Unjuk Rasa ke DPRD Langkat

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang