Pelantikan Kades di Deliserdang Diwarnai Unjuk Rasa, Bupati Pulang Naik Mobil Polisi

Lubukpakam(harianSIB.com)

Pelantikan Kepala Desa (Kades) di Gedung Grha Convention, Lubukpakam, Kamis (25/6/2026) diwarnai unjuk rasa sekelompok masyarakat. Hingga Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan pulang usai acara menggunakan mobil polisi.

Kelompok masyarakat dimaksud merupakan warga Desa Perguroan, Kecamatan Bangun Purba yang tidak puas dengan Kades yang dilantik, mereka menduga merupakan hasil kecurangan dan didukung oknum camat.

Pantauan di lokasi, puluhan warga itu menggunakan berbagai alat peraga. Mulai dari berbagai poster hingga pengeras suara. Pihak kepolisian dan Satpol PP pun tampak mengawal massa agar tidak masuk ke lokasi acara. Situasi sempat memanas dengan sorong-sorongan membuka barisan penjagaan aparat.

Massa menyampaikan orasi secara bergantian. Intinya mereka menyampaikan Kades Perguroan yang terpilih yaitu Anton Sembiring supaya jangan dilantik. Sebab menurut mereka kemenangan Kades incumbent itu diduga akibat kecurangan dan dibantu oleh oknum camat.

Baca Juga:

• PTPN I Regional 1 Tanam 300 Bibit Pohon di Tanjungmorawa

"Pak Bupati kami minta jangan dilantik dulu Anton Sembiring itu," teriak massa.

Massa sebelumnya melakukan orasi di Kantor DPRD Deliserdang. Begitu mereka mengetahui ada pelantikan Kades di Grha Convention mereka menuju lokasi dan melakukan orasi.

Aksi massa sempat berlangsung memanas karena masa tidak diperkenankan mendekat (ke lokasi acara). Dorong dorongan antara massa dengan petugas pun sempat terjadi.

Usai pelantikan Kades karena situasi tidak memungkinkan, Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan masuk dalam mobil polisi untuk meninggalkan lokasi. Diketahui mobil double kabin hitam bertuliskan URC (Unit Reaksi Cepat) milik Polresta Deliserdang, mobil keluar dari area gedung dengan dikawal ketat kepolisian.

Inspektur Deliserdang, Edwin Nasution saat dikonfirmasi terkait alasan Anton Sembiring yang tetap dilantik yaitu karena sudah sesuai aturan.

"Tidak ada putusan hukum yang membatalkan proses Pilkades Perguroaan sampai saat pelantikan tadi," kata Edwin.

Menurut Inspektur Deliserdang, yang bisa membatalkan pelantikan Pilkades adalah upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Menurut pandangan hukum saya langkah masyarakat (merasa tidak puas) baiknya melakukan upaya hukum di PTUN)," ucap mantan Kabag Hukum Setdakab Deliserdang tersebut.

Disinggung ketika Bupati Deliserdang hendak meninggalkan lokasi acara menaiki mobil polisi, ia tidak menampiknya. Namun dijelaskan awalnya Bupati Deliserdang ingin berdiskusi menjumpai massa namun pihak Polres Deliserdang tidak menyarankan.

"Sebenarnya Pak Bupati mau berdiskusi dengan masyarakat Perguroan, tapi saran atau SOP pihak Polres Deliserdang dalam penanganan unjuk rasa sebaiknya Pak Bupati kembali ke kantor saja," terang Edwin.

Kenapa menggunakan mobil polisi bertuliskan URC, hal itu sesuai standar SOP Polresta Deliserdang dalam pengamanan unjuk rasa.

Sebelumnya ketidakpuasan warga tersebut diduga akibat ketidakpuasan. Pasalnya ada dugaan tidak netral jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) sebelumnya. Massa juga sebelumnya sudah menggeruduk rumah dinas CamatBangunpurba, Senin (1/6/2026) malam.

Ketika itu warga mengganggap CamatBangunpurba tidak netral. Mereka menduga camat ikut mengkampenyakan salah seorang peserta calon kepala desa (Cakades) di Desa Parguron.(**)

Rp 150 Juta Dana Desa Sekip Raib di Parkiran Disdukcapil Deliserdang

UMK Deliserdang Ditetapkan Rp2.938.524

KPU Deliserdang Tambah 44 Anggota PPK Pasca Putusan MK

Pemkab Deliserdang Usul ke Kemen ESDM Penambahan 25.000 Sambungan Gas Elpiji

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas