Kejati Sumut Hentikan Perkara KDRT di Deliserdang Lewat Restorative Justice

Medan(harianSIB.com)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menyelesaikan perkara pidana umum kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang melalui pendekatan restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif.

Perkara tersebut melibatkan Prianggodo sebagai tersangka dan Rani Tista, yang merupakan istrinya, sebagai korban. Peristiwa KDRT itu terjadi pada Jumat, 24 April 2026, di Dusun IV Gang Keluarga, Desa Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

Persetujuan penerapan restorative justice diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara setelah mendengarkan pemaparan perkara (ekspose) yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Deliserdang bersama jaksa penuntut umum (JPU) melalui rapat virtual pada Senin (6/7/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan, saat ekspose berlangsung Kajati Sumut didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Suhendri, serta sejumlah pejabat struktural Bidang Pidana Umum.

Baca Juga:

• Demo di Kejati Sumut, Soroti Dugaan Kasus Penyimpangan di Labusel dan Langkat

Dari hasil pemaparan perkara diketahui, tindak KDRT tersebut dipicu rasa curiga dan cemburu tersangka terhadap istrinya. Emosi yang tidak terkendali kemudian berujung pada tindakan penganiayaan.

Atas perbuatannya, Prianggodo sempat dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, Kajati Sumut menilai penyelesaian perkara melalui restorative justice lebih tepat diterapkan dalam kasus ini.

Menurutnya, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan persoalan yang kerap terjadi, sehingga penyelesaian melalui pemidanaan sebisa mungkin dihindari apabila telah memenuhi syarat penerapan RJ.

Selain itu, pasangan tersebut telah memiliki seorang anak yang masih balita dan membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya.

"Dengan mekanisme restorative justice, Kejaksaan diharapkan mampu membantu menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan dalam rumah tangga," ujar Kajati sebagaimana disampaikan Rizaldi, Selasa (7/7/2026).

Rizaldi menambahkan, keputusan menerapkan restorative justice didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya, telah tercapai perdamaian tanpa syarat antara tersangka dan korban, adanya alasan kemanusiaan, serta dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat yang menginginkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.(*)

Rp 150 Juta Dana Desa Sekip Raib di Parkiran Disdukcapil Deliserdang

UMK Deliserdang Ditetapkan Rp2.938.524

KPU Deliserdang Tambah 44 Anggota PPK Pasca Putusan MK

Pemkab Deliserdang Usul ke Kemen ESDM Penambahan 25.000 Sambungan Gas Elpiji

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

LPA Sebut Ada Penurunan Kekerasan Terhadap Anak di Deliserdang