Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan di Deliserdang Digelar Setiap Tanggal 17

Lubukpakam(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten Deliserdang terus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan yang digelar rutin setiap tanggal 17.

Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dapat dibahas dan ditindaklanjuti, mulai dari infrastruktur, layanan air bersih, validasi data penerima bantuan, administrasi kependudukan hingga administrasi perpajakan.

Hal itu ditegaskan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Lubukpakam didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo di Aula PKK Kecamatan Lubukpakam, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, rapat koordinasi tidak boleh berhenti sebagai forum pembahasan semata, tetapi harus menghasilkan penyelesaian yang cepat dan tepat atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga:

• Wabup Sergai Tinjau Progres Peningkatan Infrastruktur Jalan di Tebingtinggi dan Tebingsyahbandar

"Rapat koordinasi ini jangan hanya menjadi rutinitas. Setiap persoalan yang muncul harus segera diselesaikan. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang cepat dan tepat," tegasnya.

Menindaklanjuti laporan pemerintah desa terkait titik-titik rawan banjir, Bupati meminta perangkat daerah mempercepat penanganan melalui program Aksi Cepat Infrastruktur (ACI), termasuk perbaikan drainase dan jalan agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat.

Selain infrastruktur, pelayanan air bersih juga menjadi perhatian. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kota Lubukpakam, Pemkab Deliserdang saat ini tengah mengerjakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di belakang Grha Bhinneka Perkasa. Pemerintah juga merencanakan pembangunan IPA di Desa Bakaran Batu melalui alokasi Perubahan APBD guna memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta lurah dan kepala desa mempercepat verifikasi dan validasi data masyarakat bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat pada desil 1–5.

"Saat ini, berdasarkan laporan pendataan yang masuk, masih terdapat sejumlah warga yang tidak diketahui keberadaannya. Saya meminta lurah dan kepala desa membantu TPK memastikan apakah yang bersangkutan telah pindah atau ada kondisi lain, sehingga pendataan menjadi lebih akurat. Jika masih terdapat bantuan yang melekat pada keluarga tersebut, dapat segera diputuskan tindak lanjutnya," ujarnya.

Selain itu, berbagai persoalan administrasi kependudukan dan administrasi perpajakan yang disampaikan dalam rapat turut dibahas untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Turut hadir Forkopimcam, kepala desa, lurah, kepala dusun, kepala sekolah, kepala UPT, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat daerah terkait.(*)

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani

Perbaikan FM IPA Sibolangit Ganggu Distribusi Air di 33 Kawasan

Termiskin di Humbahas, Desa Sigulok dan Sanggarbatu Butuh Infrastruktur Jalan

Dokumen Tidak Dibagikan, Penetapan KUA-PPAS APBD Nisut 2019 ‟Gagal‟

Bupati Simalungun Sampaikan Nota Keuangan R APBD TA 2019, Pendapatan Rp 2,3 T Lebih