Pengamat Usul Kemdiktisaintek Ambil Alih Sementara Operasional Akademik UDA Pascaputusan PN Medan

Medan(harianSIB.com)

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menyatakan pengangkatan Prof Suwardi Lubis sebagai Rektor Universitas Darma Agung (UDA) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat memunculkan usulan agar pemerintah mengambil alih sementara operasional akademik kampus tersebut demi melindungi kepentingan mahasiswa dan dosen.

Usulan itu disampaikan Pengamat Pendidikan Sumatera Utara Badia Tampubolon menyusul putusan PN Medan atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Dr Gomgom TP Siregar, dan diputus pada Selasa (21/7/2026).

"Kenapa perlu pemerintah mengambil alih operasional akademik UDA? Agar tidak mengorbankan mahasiswa dan dosen yang ada. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan UDA akan mengalami nasib seperti Institut Teknologi Medan (ITM)," ujarnya kepada wartawan dalam rilis pers, Kamis (23/7/2026).

Menurut Badia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara perlu segera mengambil langkah agar kegiatan akademik tetap berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi sivitas akademika.

Baca Juga:

• Jabatan Rektor Dinilai Cacat Hukum, Pemerintah Diminta Ambil Alih Universitas Darma Agung

Ia menilai penunjukan pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj) rektor oleh pemerintah dapat menjadi solusi sementara untuk menjaga keberlangsungan operasional akademik selama proses hukum masih berlangsung.

Sementara itu, Pengamat Hukum Fitra Sumut Irvan Hamdani Hasibuan kepada media mengatakan putusan PN Medan memang belum berkekuatan hukum tetap karena para pihak masih memiliki hak mengajukan upaya hukum.

Namun, menurutnya, amar putusan yang memerintahkan tergugat menghentikan tindakan yang mengatasnamakan Rektor UDA perlu menjadi perhatian.

"Meskipun belum dieksekusi karena masih ada kesempatan mengajukan banding, apabila tetap menandatangani dokumen administrasi, ijazah maupun kebijakan kampus dalam masa tersebut, hal itu berpotensi menimbulkan risiko hukum apabila putusan dikuatkan pada tingkat berikutnya," ujarnya.

Irvan menambahkan, untuk menghindari sengketa administrasi yang lebih luas, pemerintah dapat mempertimbangkan penunjukan Plt atau Pj Rektor hingga terdapat kepastian hukum atas perkara tersebut.

Di sisi lain, Humas LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Armiadi kepada wartawan mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan PN Medan sehingga belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut.

"Belum ada salinan putusan yang kami terima. Untuk sementara belum bisa saya komentari," katanya.

Saat ini mahasiswa UDA diketahui sedang mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Tahun Akademik 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, sebagian mahasiswa juga dikabarkan mempertimbangkan untuk pindah ke perguruan tinggi lain.

Sebelumnya, PN Medan melalui Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2025/PN Mdn mengabulkan sebagian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Gomgom TP Siregar. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan pengangkatan Prof. Suwardi Lubis sebagai Rektor UDA cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan tersebut masih dapat ditempuh melalui upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (**)

Hakim PN Medan Vonis Seumur Hidup Pengedar 35 Kg Sabu

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Dr Gomgom TP Siregar Beri Tali Asih pada Atlet KKI Medan

Pemilik Sabu 35 Kg dan 70.905 Pil Ekstasi Dituntut Mati di PN Medan

Minta Uang Pengurusan Dokumen K3, Dua Oknum PNS Disnaker Provsu Dituntut di PN Medan

KPK Periksa Panmud Perdata PN Medan dan Kabag Hukum PTPN II Terkait Kasus Suap Tamin Sukardi