Perlawanan Rektor UDA Ditolak PN Medan, Eksekusi Lahan Kampus oleh Ahli Waris TD Pardede Berlanjut

Medan(harianSIB.com)

Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak perlawanan Rektor Universitas Darma Agung (UDA) Prof Suwardi Lubis, Ketua Senat UDA Alusianto Hamonangan, dan Direktur Akademi Pariwisata dan Perhotelan (APP) UDA Ivan Benedict Tambunan terhadap rencana eksekusi lahan dan bangunan kampus UDA yang diajukan para ahli waris TD Pardede.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Dr Sarma Siregar menyatakan para pelawan merupakan pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan para pelawan untuk seluruhnya.

Perlawanan tersebut diajukan untuk meminta penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap lahan dan bangunan UDA hingga pihak yayasan melakukan relokasi atau pemindahan mahasiswa ke tempat yang telah disiapkan, dengan rentang waktu selama tiga tahun.

Medanbisnisdaily melansir, eksekusi yang dimohonkan ahli waris TD Pardede tersebut berkaitan dengan putusan PN Medan Nomor 261/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 2 Juni 2022, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 104/PDT/2023/PT.Mdn tanggal 9 Maret 2023, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2970 K/Pdt/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Baca Juga:

• Plt Ketua Umum PPAD: Purnawirawan TNI-AD Adalah Aset Strategis Bangsa yang Harus Dijaga Kehormatannya

Sebelumnya, Ketua Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) Hana Nelsri Kaban menyatakan pihaknya tidak akan melakukan perlawanan hukum dan menerima keputusan terkait eksekusi lahan tersebut karena merupakan putusan yang berkaitan dengan keluarga besar TD Pardede.

Namun, berdasarkan penelusuran medanbisnisdaily.com pada Minggu (6/9/2026) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Prof Suwardi Lubis, Alusianto Hamonangan, dan Ivan Benedict Tambunan diketahui mengajukan banding atas putusan perkara perlawanan Nomor 1038/Pdt.Bth/2025/PN Mdn pada 1 September 2026.

Kuasa hukum ahli waris TD Pardede, Robert Sihotang SH MH, membenarkan bahwa pihaknya memenangkan perkara perlawanan yang diajukan Rektor, Ketua Senat, dan Direktur APP UDA tersebut.

Menurut Robert, dalam putusan yang dibacakan pada 18 Agustus 2026, majelis hakim secara tegas menolak perlawanan para pelawan untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa para pelawan merupakan pelawan yang tidak benar.

"Jadi, sudah sangat jelas sekali dalam putusan itu hakim menolak perlawanan para pelawan untuk seluruhnya dengan dasar bahwa pelawan merupakan pelawan yang tidak benar," kata Robert, Minggu (6/9/2026).

Terkait pengajuan banding oleh Rektor, Ketua Senat, dan Direktur APP UDA ke Pengadilan Tinggi (PT), Robert mengatakan hal tersebut merupakan hak setiap warga negara, termasuk para pelawan.

Namun, ia menilai langkah tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Ketua YPDA Hana Nelsri Kaban yang sebelumnya menyebutkan bahwa pihak yayasan tidak akan melakukan perlawanan hukum terhadap keputusan ahli waris TD Pardede terkait eksekusi lahan dan bangunan UDA.

"Sebagai pelawan yakni Rektor, Ketua Senat dan Direktur APP UDA, putusan pengadilan itu secara tegas menyebut ketiganya merupakan pelawan yang tidak benar," ujarnya.

Robert menegaskan pihaknya siap menghadapi proses banding yang diajukan ketiga pimpinan UDA tersebut.

"Saya selaku kuasa hukum ahli waris siap hadapi gugatan banding itu. Dan, perlawanan yang dilakukan oleh pelawan yang tidak sejalan dengan pernyataan Ketua YPDA biar publik khususnya civitas akademik UDA yang menilainya," pungkasnya.(*)

Plt Ketua Umum PPAD: Purnawirawan TNI-AD Adalah Aset Strategis Bangsa yang Harus Dijaga Kehormatannya

Residivis Pencurian Dibekuk Usai Gasak Barang Kiriman dari Gudang Ekspedisi

Kawasan Bandara Internasional Kualanamu Dirancang Jadi Kawasan Ekonomi dan Pusat Bisnis

Abu Vulkanik Selimuti Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Sekolah Daring, WFH dan Penyemprotan Jalan

Pengaspalan Jalan Menuju Desa Parpaudangan Labura Mulai Dikerjakan, Anggaran Rp3,27 Miliar

Garuda GA604 Alami Pecah Ban, Pesawat Berhasil Mendarat Selamat di Makassar