Massa Buruh di Sumut "Kepung" DPRD SU, Desak DPR RI Sahkan RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh

Dalam tuntutan lainnya, KBPBI Sumut meminta cuti haid dua hari bagi pekerja perempuan tanpa kewajiban menunjukkan surat pemeriksaan dokter serta mendesak penguatan perlindungan pesangon dan aturan yang mencegah PHK sepihak.

Di bidang pengupahan, buruh meminta frasa "indeks tertentu" dalam formula perhitungan upah minimum dihapus dan mengusulkan perhitungan upah minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL).

Pengunjuk rasa juga mendesak penguatan kebebasan berserikat, termasuk hak menjadi anggota dan pengurus serikat serta menjalankan aktivitas serikat di dalam maupun di luar perusahaan serta perlunya penindakan terhadap perusahaan yang melakukan pemberangusan serikat serta perlindungan terhadap penerbitan media dan penyebaran informasi di kalangan buruh.

Ramlan menegaskan seluruh tuntutan tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebelum disahkan. "Kami juga meminta RUU ini tidak memuat klausul yang menyerahkan terlalu banyak pengaturan kepada peraturan turunan seperti PP maupun Permenaker," katanya.

Aksi bersama yang diikuti oleh sejumlah organisasi buruh ini, terlihat berjalan dengan tertib serta mendapat pengawalan ketat ratusan aparat kepolisian dari Polrestabes Medan dan TNI, yang sejak pagi sudah siap siaga di gedung DPRD Sumut, untuk menjaga agar situasi tetap kondusif.(*).

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Pengurus Garbi Binjai Ngopi Bareng dengan Wakil Ketua DPR RI

Anthon Sihombing: Membangun Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI

Anggota DPR RI dan Pemko Harus Kerjasama Jolok Anggaran dari Pusat

Trimedya Panjaitan: Presiden Jokowi Mendapat Nilai 8 Soal Penegakan Hukum, Ketua DPR RI Saja Bisa Ditahan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Didesak Mundur