Bulog Divre Sumut: Ada 5 Kabupaten/Kota Miliki Tunggakan Pembayaran Tahun 2014

Medan (SIB)- Komisi B DPRD Sumut mengaku sangat kecewa mendengar laporan  Bulog (Badan Urusan Logistik) Divre Sumut atas terjadinya tunggakan Raskin (beras miskin) hingga Mei 2015 mencapai Rp14,697 miliar, sehingga kondisi ini dijadikan alasan Bulog enggan menyalurkan Raskin ke daerah yang belum membayar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ikrima Hamidy dan anggota Komisi B Wasner Sianturi kepada wartawan, Selasa (19/5) di DPRD Sumut seusai rapat dengar pendapat dengan Bulog Divre Sumut yang dipimpin Ketua Komisi B Donald Lumbanbatu membahas hambatan penyaluran Raskin sebagai kebutuhan masyarakat kurang mampu.

"Kita meminta Bulog menyurati pemerintah daerah soal tunggakan ini. Kalau perlu somasi sehingga tidak menghambat penyaluran Raskin ke masyarakat," kata Ikrimah Hamidy sembari menambahkan persoalan tunggakan ini bukan dari masyarakat, sebab masyarakat langsung membayar saat menerima Raskin.

 Persoalkan tunggakan ini dikarenakan birokrasi penyetoran dana mulai dari kepala lingkungan, kepala desa atau lurah, kecamatan hingga kepala daerah. "Ini bukan masyarakat yang belum membayar. Tapi karena sistem penyetorannya yang bermasalah. Artinya, jangan masyarakat yang menjadi korban ketika masih ada tunggakan," kata Ikrimah.

Ikrima dan Wasner juga menyampaikan, alasan tunggakan belum dibayar tidak serta merta bisa dijadikan alasan terhambatnya pendistribusian Raskin. Sebab, tunggakan terbesar itu merupakan tagihan tahun 2015 yang sedang berjalan, yakni sebesar Rp13,536 miliar.

“Tidak disebutkan batas waktu pembayaran, namun diyakini proses penghimpunan dana masih berjalan. Hal itu bisa dilihat dari laporan Bulog, bahwa tunggakan tahun 2014 hanya Rp241,434 juta,” tegasnya.

Menurut Ikrima dan Wasner, kebutuhan Raskin itu mendesak bagi masyarakat miskin. Persoalan administrasi antara Bulog dengan pemerintah daerah jangan sampai menghambat masyarakat untuk mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Sementara itu, Staf Bulog Divre Sumut Saidan dalam rapat dengar pendapat menjelaskan daftar tunggakan Raskin hingga tahun 2015 Rp14,697 miliar. Tunggakan tahun 1998 hingga tahun 2000 Rp436,536 juta, 2001 - 2005 Rp121.878 juta, Rp19 juta, 2006 - 2011 Rp234,853 juta. Sedangkan tunggakan tahun 2013 Rp126,454 juta, 2014 Rp241,434 juta.

Di hadapan anggota Komisi B DPRDSU, Saidan dalam laporannya menyebutkan, ada 5 kabupaten/kota yang masih memiliki tunggakan tahun 2014, yakni Langkat Rp82,5 juta, Simalungun Rp35,478 juta, Batubara Rp15,737 juta, Mandailing Natal Rp 17,596 juta dan Tapanuli Tengah Rp90,123 juta. (A03/f)